#RITEL MODERN

Pemerintah KabupatenLombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 32 titik aset tanah milik pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ...

Badan Keuangan Daerah Kota MataramProvinsi Nusa Tenggara Barat mendistribusikansebanyak 99.059 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2026 ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung langkah pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan daerah (perda) terkait penertiban puluhan ritel ...

Anggota DPD RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat, Evi Apita Maya mengaku prihatin atas keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menutup 25 ritel modern. "Saya juga baru tahu ada sampai ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, karena tata ...

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda mengaku prihatin dan menyesalkan atas keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menutup sejumlah ritel modern tanpa memikirkan dampak yang ...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penutupan puluhan ritel modern tersebut bukan karena keberadaan Koperasi ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyetop pengeluaran rekomendasi izin baru pendirian ritel modern untuk melindungi keberlangsungan pasar rakyat dan pedagang kecil yang ada di ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penutupan ritel modern tersebut dikarenakan melanggar peraturan daerah (Perda) dan diharapkan berdampak pada penguatan ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mulai menertibkan 25 ritel modern yang dinilai melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021. Kepala Satuan Polisi Pamong ...