#USULAN GAJI PPPK

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan usulan agar gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah dibayar pemerintah pusat belum bisa dipenuhi karena perlu mempertimbangkan kemampuan Anggaran ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan sampai dengan saat ini belum memutuskan nasib 518 tenaga honorer pemerintah provinsi yang terancampemutusan hubungan kerja (PHK) pada ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbar Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkansebanyak 37 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dinyatakan tidak ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengajukan sebanyak 556 pegawai non aparatur sipil negara (ASN) menjadi Pegawai Pemerintah ...

Komisi V DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Tahun 2026 sebesar Rp1.776.954.599.000. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus ...

Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 1.413 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak di halaman kantor Bupati, Rabu. Dalam ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan sebanyak 621 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi 2024 Kota Mataram, ...

PemkotMataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai menyusun regulasi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai turunan Peraturan Pemerintah terkaitpembayaran tunjangan hari raya (THR) dan ...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong seluruh kepala daerah baik gubernur maupun wali kota dan bupati untuk memastikan tenaga non-aparatur ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan sebanyak 341 orang honorer yang merupakan sisa kategori dua (K2), diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ...