Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) mengajak masyarakat di Pulau Dewata agar segera memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang programnya akan berakhir pada 30 Juni 2022.
"Apabila PPS ini berakhir dan masih ada data berupa harta yang belum dilaporkan oleh wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Kanwil DJP Bali Anggrah Warsono di Denpasar, Sabtu.
Terkait upaya mensosialisasikan PPS yang diberlakukan mulai 1 Januari-30 Juni 2022, Kanwil DJP Bali telah beberapa kali melakukan roadshow di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di berbagai kabupaten/kota di Bali.
Ia menyampaikan, melalui Program Pengungkapan Sukarela, memberikan kesempatan bagi wajib pajak (WP) untuk mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, yang dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Hingga 3 Juni 2022 di Kanwil DJP Bali telah terdapat 907 WP yang memanfaatkan PPS. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 173 WP dibandingkan sebelum diadakannya "roadshow". Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan pun meningkat drastis sebesar Rp27,19 miliar yaitu menjadi Rp81,97 miliar.
Dari jumlah tersebut terdapat 187 WP yang memanfaatkan kebijakan I dengan PPh yang dibayarkan sebesar Rp26,03miliar dan 813 WP yang memanfaatkan kebijakan II dengan PPh yang dibayarkan sebesar Rp55,94miliar.
Dari harta bersih yang diungkapkan oleh WP yang mengikuti PPS sebesar Rp728,02 miliar, terdapat lima jenis harta bersih yang paling banyak diungkapkan WP.
Pertama yaitu uang tunai dengan nilai harta bersih sebesar Rp313,09 miliar atau meningkat sebesar Rp88,69 miliar dibandingkan sebelum roadshow dan PPh yang dibayarkan sebesar Rp29,95 miliar.
Baca juga: DJP: realisasi penerimaan pajak di NTB mencapai Rp3,17 triliun
Yang kedua adalah tabungan dengan nilai harta bersih sebesar Rp114,94 miliaratau meningkat sebesar Rp47,54 miliar dibandingkan sebelum roadshow dan PPh yang dibayarkan sebesar Rp15 miliar.
Ketiga tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal dengan nilai harta bersih sebesar Rp 62,9 miliar atau meningkat sebesar Rp6,7 miliar dibandingkan sebelum roadshow dan PPh yang dibayarkan sebesar Rp7,6 miliar.
Yang keempat deposito dengan nilai harta bersih sebesar Rp56,15 miliar atau meningkat sebesar Rp3,65 miliar dan PPh yang dibayarkan sebesar Rp7,2miliar. Yang kelima reksadana dengan nilai harta bersih sebesar Rp36,85 miliar dan PPh yang dibayarkan sebesar Rp5 miliar.
"Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan antusias masyarakat sangat besar, dilihat dari jumlah yang hadir mengikuti sosialisasi tersebut," ujarnya.
Menurut Anggrah, keinginan dan kesadaran masyarakat dalam mengungkapkan dan melaporkan hartanya dengan mengikuti PPS ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah WP yang mengikuti PPS dan jumlah PPh yang dibayarkan dalam kurun waktu satu bulan ini.
"DJP memanfaatkan akses data yang dimiliki atas informasi keuangan wajib pajak, termasuk data rekening bank dan informasi terkait kepemilikan aset. Dari informasi yang kami dapatkan, data aset yang dimiliki WP kami jadikan dasar untuk mengingatkan WP dan masyarakat agar segera memanfaatkan program ini," ucapnya.
"Apabila PPS ini berakhir dan masih ada data berupa harta yang belum dilaporkan oleh wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Kanwil DJP Bali Anggrah Warsono di Denpasar, Sabtu.
Terkait upaya mensosialisasikan PPS yang diberlakukan mulai 1 Januari-30 Juni 2022, Kanwil DJP Bali telah beberapa kali melakukan roadshow di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di berbagai kabupaten/kota di Bali.
Ia menyampaikan, melalui Program Pengungkapan Sukarela, memberikan kesempatan bagi wajib pajak (WP) untuk mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, yang dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Hingga 3 Juni 2022 di Kanwil DJP Bali telah terdapat 907 WP yang memanfaatkan PPS. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 173 WP dibandingkan sebelum diadakannya "roadshow". Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan pun meningkat drastis sebesar Rp27,19 miliar yaitu menjadi Rp81,97 miliar.
Dari jumlah tersebut terdapat 187 WP yang memanfaatkan kebijakan I dengan PPh yang dibayarkan sebesar Rp26,03miliar dan 813 WP yang memanfaatkan kebijakan II dengan PPh yang dibayarkan sebesar Rp55,94miliar.
Dari harta bersih yang diungkapkan oleh WP yang mengikuti PPS sebesar Rp728,02 miliar, terdapat lima jenis harta bersih yang paling banyak diungkapkan WP.
Pertama yaitu uang tunai dengan nilai harta bersih sebesar Rp313,09 miliar atau meningkat sebesar Rp88,69 miliar dibandingkan sebelum roadshow dan PPh yang dibayarkan sebesar Rp29,95 miliar.
Baca juga: DJP: realisasi penerimaan pajak di NTB mencapai Rp3,17 triliun
Yang kedua adalah tabungan dengan nilai harta bersih sebesar Rp114,94 miliaratau meningkat sebesar Rp47,54 miliar dibandingkan sebelum roadshow dan PPh yang dibayarkan sebesar Rp15 miliar.
Ketiga tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal dengan nilai harta bersih sebesar Rp 62,9 miliar atau meningkat sebesar Rp6,7 miliar dibandingkan sebelum roadshow dan PPh yang dibayarkan sebesar Rp7,6 miliar.
Yang keempat deposito dengan nilai harta bersih sebesar Rp56,15 miliar atau meningkat sebesar Rp3,65 miliar dan PPh yang dibayarkan sebesar Rp7,2miliar. Yang kelima reksadana dengan nilai harta bersih sebesar Rp36,85 miliar dan PPh yang dibayarkan sebesar Rp5 miliar.
"Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan antusias masyarakat sangat besar, dilihat dari jumlah yang hadir mengikuti sosialisasi tersebut," ujarnya.
Menurut Anggrah, keinginan dan kesadaran masyarakat dalam mengungkapkan dan melaporkan hartanya dengan mengikuti PPS ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah WP yang mengikuti PPS dan jumlah PPh yang dibayarkan dalam kurun waktu satu bulan ini.
"DJP memanfaatkan akses data yang dimiliki atas informasi keuangan wajib pajak, termasuk data rekening bank dan informasi terkait kepemilikan aset. Dari informasi yang kami dapatkan, data aset yang dimiliki WP kami jadikan dasar untuk mengingatkan WP dan masyarakat agar segera memanfaatkan program ini," ucapnya.