Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan perbaikan jembatan Jatibaru Timur di Kota Bima dan jembatan Midang di Kabupaten Lombok Barat yang rusak akibat banjir bandang pada 2021 akan dikerjakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023.
"Untuk jembatan Jatibaru Timur dan jembatan Midang menjadi prioritas untuk dianggarkan melalui DAK 2023. Yang jelas ini pasti akan ditangani," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Ridwan Syah di Mataram, Minggu.
Ia menjelaskan rencana anggaran perbaikan untuk Jembatan Jatibaru Timur direncanakan sekitar Rp4 miliar. Sementara untuk anggaran perbaikan jembatan Midang direncanakan sekitar Rp7 miliar. "Insya Allah, anggarannya masuk," ujarnya.
Sementara untuk rencana pembangunan jembatan Lewa Mori yang berada di Kabupaten Bima, menurutnya, sudah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) sebagai prioritas agenda pembangunan. Hanya saja, pembangunan jembatan tersebut tidak mungkin akan bisa dilaksanakan selama satu tahun.
"Minimal harus dikerjakan selama dua tahun. Sementara Presiden Jokowi berharap jangan sampai ada proyek yang tidak selesai sampai 2024. Nah ini tentu memerlukan pembahasan khusus. Jangan sampai ketika dibangunnya proyek ini terjadi pergantian pemerintahan akhirnya proyek itu tidak jadi dilaksanakan," kata mantan Kepala Bappeda NTB ini.
Baca juga: PUPR alokasikan pembiayaan perumahan pada 2023 Rp34,17 triliun
Baca juga: Kementerian PUPR pagu anggaran 2023 sebesar Rp125,2 triliun
Namun demikian, lanjutnya, tahun ini akan ada revisi desain untuk Jembatan Lewa Mori di Balai Jalan. Pasalnya, pembangunan jembatan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp600 miliar dengan bentang jembatan mencapai 400 meter. "Jadi, itu memang harus dilakukan penelaahan kembali oleh Badan Penilai Konstruksi Jembatan Kementerian PUPR, jadi 'review' desain di sana," ucap Ridwan Syah.
Meski perlu evaluasi dari Badan Penilai Konstruksi Jembatan Kementerian PUPR. Ridwan Syah menegaskan kesiapan pengerjaannya sudah pasti akan dikerjakan oleh pemerintah. Hanya saja lanjut dia, apakah pengerjaannya akan dimulai di 2024 atau mulainya setelah 2024.
"Ini yang belum bisa dipastikan. Karena tidak mungkin selesai dalam waktu satu tahun. Kita berharap bisa dimulai 2023 dan selesai di 2024. Hal itu kembali lagi pada keputusan pemerintah pusat," katanya.
"Untuk jembatan Jatibaru Timur dan jembatan Midang menjadi prioritas untuk dianggarkan melalui DAK 2023. Yang jelas ini pasti akan ditangani," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Ridwan Syah di Mataram, Minggu.
Ia menjelaskan rencana anggaran perbaikan untuk Jembatan Jatibaru Timur direncanakan sekitar Rp4 miliar. Sementara untuk anggaran perbaikan jembatan Midang direncanakan sekitar Rp7 miliar. "Insya Allah, anggarannya masuk," ujarnya.
Sementara untuk rencana pembangunan jembatan Lewa Mori yang berada di Kabupaten Bima, menurutnya, sudah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) sebagai prioritas agenda pembangunan. Hanya saja, pembangunan jembatan tersebut tidak mungkin akan bisa dilaksanakan selama satu tahun.
"Minimal harus dikerjakan selama dua tahun. Sementara Presiden Jokowi berharap jangan sampai ada proyek yang tidak selesai sampai 2024. Nah ini tentu memerlukan pembahasan khusus. Jangan sampai ketika dibangunnya proyek ini terjadi pergantian pemerintahan akhirnya proyek itu tidak jadi dilaksanakan," kata mantan Kepala Bappeda NTB ini.
Baca juga: PUPR alokasikan pembiayaan perumahan pada 2023 Rp34,17 triliun
Baca juga: Kementerian PUPR pagu anggaran 2023 sebesar Rp125,2 triliun
Namun demikian, lanjutnya, tahun ini akan ada revisi desain untuk Jembatan Lewa Mori di Balai Jalan. Pasalnya, pembangunan jembatan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp600 miliar dengan bentang jembatan mencapai 400 meter. "Jadi, itu memang harus dilakukan penelaahan kembali oleh Badan Penilai Konstruksi Jembatan Kementerian PUPR, jadi 'review' desain di sana," ucap Ridwan Syah.
Meski perlu evaluasi dari Badan Penilai Konstruksi Jembatan Kementerian PUPR. Ridwan Syah menegaskan kesiapan pengerjaannya sudah pasti akan dikerjakan oleh pemerintah. Hanya saja lanjut dia, apakah pengerjaannya akan dimulai di 2024 atau mulainya setelah 2024.
"Ini yang belum bisa dipastikan. Karena tidak mungkin selesai dalam waktu satu tahun. Kita berharap bisa dimulai 2023 dan selesai di 2024. Hal itu kembali lagi pada keputusan pemerintah pusat," katanya.