Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh menyatakan khilafah bukan solusi dari persoalan kebangsaan. “Khilafah bukanlah solusi, tapi justru menjadi desepsi, delusi, destabilisasi, dan degradasi bangsa. Mereka jelas-jelas musuh agama dan musuh negara,” kata Imam Pituduh di Jakarta, Kamis.
Setiap masalah atau problematika yang hadir di tengah masyarakat seakan menjadi panggung tersendiri bagi pengusung khilafah untuk tampil beraksi menjadikan khilafah sebagai pemeran utama dan solusi atas segala problematika yang dihadapi umat.
Hal itu bahkan telah menjadi suatu ritme berulang tersendiri yang sangat mudah untuk diidentifikasi, paparnya. Imam Pituduh mengungkapkan keberatannya akan klaim dari kelompok radikal yang menyebut bahwa khilafah adalah solusi persoalan kebangsaan dan global, termasuk jalan keluar atas segala persoalan ekonomi.
Menurut dia, dalam konteks ekonomi sejatinya masyarakat sudah punya kekuatan ‘ekonomi Pancasila’ yang berbasis spirit gotong royong, sudah membumi, dijiwai dengan naps keislaman yang ramah, damai, dan toleran.
“Founding fathers bangsa kita telah meletakkan dasar-dasar bernegara dengan benar sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia. Kita sudah bernegara dengan baik dan benar. Tidak perlu tengak-tengok lagi,” kata pria yang juga mantan Wasekjen PBNU itu.
Banyaknya kemunculan narasi tersebut, katanya, sengaja disebarkan semata-mata guna menyesatkan masyarakat, mengaburkan komitmen nasional, mengganggu stabilitas nasional, dan membangun ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
“Berbagai upaya political engineering, cultural engineering, economic engineering dan security engineering secara terbuka maupun tertutup telah dan akan terus dilakukan pihak asing untuk menegosiasikan kepentingan mereka, terutama merebut dan menguasai seluruh pundi kekuasaan, pemerintahan, dan sumber daya alam,” ucapnya.
Ia menyebutkan hal itu sebagai kondisi yang tidak boleh dibiarkan karena dikhawatirkan akan memengaruhi opini, stabilitas publik, dan kerentanan imunitas ideologi Pancasila. Di mana, menurutnya, akan mempercepat datangnya bencana bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
“Gerakan serta jaringan khilafah di Indonesia akan memicu kerentanan dan kerawanan imunitas ideologi Pancasila. Selanjutnya bila kerentanan dan kerawanan berkepanjangan yang dibiarkan akan mempercepat datangnya malapetaka bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,” katanya.
Dia mengatakan khilafah yang diusung kelompok radikal tersebut bukanlah solusi atas problema kebangsaan. Tentunya, gerakan kelompok tersebut bertentangan dengan spirit Islam yang sebenarnya.
Karena, kata dia, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah mencontohkan untuk membuat negara Islam. “Dan sebaliknya, Rasulullah SAW justru membangun Negara Madinah (Negara Peradaban) yang ramah, damai, toleran, dan menjamin keberagamaan dengan harmoni. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Piagam Madinah sebagai konsensus bernegara yang dicontohkan Rasulullah,” katanya.
Menurut dia, konsensus dasar Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sudah sangat islami dan sesuai dengan spirit Islam yang rahmatan lil alamiin sehingga tidak perlu diragukan lagi.
Ia menilai maraknya narasi khilafah yang berkembang menjadi tanggung jawab banyak pihak. Hal itu terjadi karena masih banyak ruang kosong dakwah keislaman yang ramah, damai, toleran, dan dakwah keindonesiaan bhinneka yang harus diintensifkan dan dimasifkan.
Baca juga: Kemenlu ajak jurnalis ASEAN mengenal toleransi Candi Prambanan
Baca juga: Cegah intoleransi di dunia pendidikan tanggung jawab semua pihak
Dia mendorong agar semua pihak mampu bekerja sama untuk mencegah, membendung, memberantas radikalisme, liberalisme, ekstremisme, dan terorisme, termasuk pemerintah untuk lebih peduli dan tak boleh abai dengan berbagai pergerakan yang berpotensi merugikan masa depan bangsa dan negara.
Untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, ia mengimbau untuk segera mengisi ruang-ruang kosong dengan dakwah keislaman yang rahmatan lil alamiin, dakwah keberagamaan yang rahmat, damai, toleran, dan nilai-nilai keindonesiaan yang bhinneka.
Setiap masalah atau problematika yang hadir di tengah masyarakat seakan menjadi panggung tersendiri bagi pengusung khilafah untuk tampil beraksi menjadikan khilafah sebagai pemeran utama dan solusi atas segala problematika yang dihadapi umat.
Hal itu bahkan telah menjadi suatu ritme berulang tersendiri yang sangat mudah untuk diidentifikasi, paparnya. Imam Pituduh mengungkapkan keberatannya akan klaim dari kelompok radikal yang menyebut bahwa khilafah adalah solusi persoalan kebangsaan dan global, termasuk jalan keluar atas segala persoalan ekonomi.
Menurut dia, dalam konteks ekonomi sejatinya masyarakat sudah punya kekuatan ‘ekonomi Pancasila’ yang berbasis spirit gotong royong, sudah membumi, dijiwai dengan naps keislaman yang ramah, damai, dan toleran.
“Founding fathers bangsa kita telah meletakkan dasar-dasar bernegara dengan benar sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia. Kita sudah bernegara dengan baik dan benar. Tidak perlu tengak-tengok lagi,” kata pria yang juga mantan Wasekjen PBNU itu.
Banyaknya kemunculan narasi tersebut, katanya, sengaja disebarkan semata-mata guna menyesatkan masyarakat, mengaburkan komitmen nasional, mengganggu stabilitas nasional, dan membangun ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
“Berbagai upaya political engineering, cultural engineering, economic engineering dan security engineering secara terbuka maupun tertutup telah dan akan terus dilakukan pihak asing untuk menegosiasikan kepentingan mereka, terutama merebut dan menguasai seluruh pundi kekuasaan, pemerintahan, dan sumber daya alam,” ucapnya.
Ia menyebutkan hal itu sebagai kondisi yang tidak boleh dibiarkan karena dikhawatirkan akan memengaruhi opini, stabilitas publik, dan kerentanan imunitas ideologi Pancasila. Di mana, menurutnya, akan mempercepat datangnya bencana bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
“Gerakan serta jaringan khilafah di Indonesia akan memicu kerentanan dan kerawanan imunitas ideologi Pancasila. Selanjutnya bila kerentanan dan kerawanan berkepanjangan yang dibiarkan akan mempercepat datangnya malapetaka bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,” katanya.
Dia mengatakan khilafah yang diusung kelompok radikal tersebut bukanlah solusi atas problema kebangsaan. Tentunya, gerakan kelompok tersebut bertentangan dengan spirit Islam yang sebenarnya.
Karena, kata dia, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah mencontohkan untuk membuat negara Islam. “Dan sebaliknya, Rasulullah SAW justru membangun Negara Madinah (Negara Peradaban) yang ramah, damai, toleran, dan menjamin keberagamaan dengan harmoni. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Piagam Madinah sebagai konsensus bernegara yang dicontohkan Rasulullah,” katanya.
Menurut dia, konsensus dasar Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sudah sangat islami dan sesuai dengan spirit Islam yang rahmatan lil alamiin sehingga tidak perlu diragukan lagi.
Ia menilai maraknya narasi khilafah yang berkembang menjadi tanggung jawab banyak pihak. Hal itu terjadi karena masih banyak ruang kosong dakwah keislaman yang ramah, damai, toleran, dan dakwah keindonesiaan bhinneka yang harus diintensifkan dan dimasifkan.
Baca juga: Kemenlu ajak jurnalis ASEAN mengenal toleransi Candi Prambanan
Baca juga: Cegah intoleransi di dunia pendidikan tanggung jawab semua pihak
Dia mendorong agar semua pihak mampu bekerja sama untuk mencegah, membendung, memberantas radikalisme, liberalisme, ekstremisme, dan terorisme, termasuk pemerintah untuk lebih peduli dan tak boleh abai dengan berbagai pergerakan yang berpotensi merugikan masa depan bangsa dan negara.
Untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, ia mengimbau untuk segera mengisi ruang-ruang kosong dengan dakwah keislaman yang rahmatan lil alamiin, dakwah keberagamaan yang rahmat, damai, toleran, dan nilai-nilai keindonesiaan yang bhinneka.