Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP RI Hendrar Prihadi mendukung keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi tersebut mengatakan, saat ini LKPP telah melakukan upaya-upaya percepatan khususnya terkait pembiayaan pembangunan yang diyakini akan sangat berat jika hanya bersumber dari anggaran pemerintah.
"Kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling. Sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta. Di mana kemudian ditetapkan skema pembiayaan KPBU, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha," ujar Hendi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Untuk itu, LKPP RI kemudian menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara.
"Dalam peraturan LKPP ini terdapat beberapa inovasi baru yang digagas untuk dapat terwujud proses pengadaan yang lebih cepat, mudah, dan sederhana. Serta kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," kata Hendi.
Untuk menyelesaikan tahap awal pembangunan IKN Nusantara yang ditargetkan pada tanggal 17 Agustus 2024, perlu adanya dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Maka dari itu Hendi menekankan bahwa IKN Nusantara perlu diletakkan sebagai kebanggaan bersama, apalagi pemindahan Ibu Kota Negara dapat memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia.
"Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi. Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56 persen populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang. Dengan demikian, kehadiran IKN Nusantara ini akan mampu mendistribusikan sebagian populasi untuk kemajuan Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur mengungkapkan hunian ASN di IKN Nusantara dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam tahap studi.
Baca juga: LKPP gelar lokakarya kematangan ULP di NTB
Baca juga: LKPP kawal pemda wajibkan 40 persen belanja produk lokal
Saat ini ada tiga perusahaan siap membangun hunian ASN melalui skema KPBU, yaitu Konsorsium CCFG China dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara sebesar Rp30,8 triliun. Kemudian Korea Land and Housing Corporation sebesar Rp8,65 triliun, dan PT Summarecon Agung Tbk sebesar Rp1,67 triliun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, untuk hunian ASN di IKN yang menggunakan KPBU dari tiga investor tersebut, konsepnya adalah prakarsa. Masing-masing pemrakarsa tersebut memiliki tema untuk hunian ASN di IKN. Setelah studi untuk hunian ASN itu selesai, kata dia, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan tahap negosiasi.
"Kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling. Sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta. Di mana kemudian ditetapkan skema pembiayaan KPBU, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha," ujar Hendi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Untuk itu, LKPP RI kemudian menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara.
"Dalam peraturan LKPP ini terdapat beberapa inovasi baru yang digagas untuk dapat terwujud proses pengadaan yang lebih cepat, mudah, dan sederhana. Serta kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," kata Hendi.
Untuk menyelesaikan tahap awal pembangunan IKN Nusantara yang ditargetkan pada tanggal 17 Agustus 2024, perlu adanya dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Maka dari itu Hendi menekankan bahwa IKN Nusantara perlu diletakkan sebagai kebanggaan bersama, apalagi pemindahan Ibu Kota Negara dapat memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia.
"Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi. Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56 persen populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang. Dengan demikian, kehadiran IKN Nusantara ini akan mampu mendistribusikan sebagian populasi untuk kemajuan Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur mengungkapkan hunian ASN di IKN Nusantara dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam tahap studi.
Baca juga: LKPP gelar lokakarya kematangan ULP di NTB
Baca juga: LKPP kawal pemda wajibkan 40 persen belanja produk lokal
Saat ini ada tiga perusahaan siap membangun hunian ASN melalui skema KPBU, yaitu Konsorsium CCFG China dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara sebesar Rp30,8 triliun. Kemudian Korea Land and Housing Corporation sebesar Rp8,65 triliun, dan PT Summarecon Agung Tbk sebesar Rp1,67 triliun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, untuk hunian ASN di IKN yang menggunakan KPBU dari tiga investor tersebut, konsepnya adalah prakarsa. Masing-masing pemrakarsa tersebut memiliki tema untuk hunian ASN di IKN. Setelah studi untuk hunian ASN itu selesai, kata dia, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan tahap negosiasi.