Belanja PDN jadi indikator reformasi birokrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa belanja produk dalam negeri melalui e-katalog menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi.

"Terkait dengan belanja produk dalam negeri sekarang kita jadikan item penilaian reformasi birokrasi, maka sekarang sistem yang ada di LKPP langsung in line dengan sistem di Kementerian PANRB, jadi kita bisa lihat belanjanya. Begitu juga produk katalog lokal dan seterusnya, sehingga kalau mau nilai RB-nya naik harus tunjukkan transaksinya," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Abdullah Azwar Anas saat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Katalog Elektronik V6 di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, LKPP sebagai agent of change memiliki peran dalam mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.



Ia juga mengapresiasi LKPP dan jajaran atas dilakukannya peluncuran Katalog Elektronik V6.

Mantan Kepala LKPP itu menilai government procurement ikut mendorong pelayanan pemerintah semakin cepat dan berdampak kepada masyarakat.

"Government procurement versi 6 ini sebetulnya adalah bagian dari contoh bagaimana kita mendorong pelayanan lebih berkualitas karena lebih transparan, lebih cepat, dan tentu lebih profesional," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, LKPP juga telah mengurai perbaikan tumpang tindih kebijakan terutama terkait pengadaan dan jasa. LKPP juga mengajarkan terkait perubahan paradigma orientasi input ke orientasi outcome.

"LKPP juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita dari input oriented kepada outcome oriented, kita tidak lagi bagaimana proses yang panjang tapi bagaimana dampaknya,” tambah Anas.
Baca juga: Kejari Lombok Tengah periksa LKPP perkuat bukti korupsi RSUD Praya
Baca juga: Apkasi meluncurkan APN 2024 dorong serapan TKDN pengadaan barang
Berkaitan dengan reformasi birokrasi tematik, LKPP berperan mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta bertanggung jawab untuk memperkuat platform pengadaan.

Hal ini sejalan dengan salah satu fokus RB tematik yaitu percepatan prioritas aktual presiden.

"Apa yang dikerjakan dengan LKPP ini in line dengan target Bapak Presiden, ini bukan program Men-PANRB, tetapi ini program Bapak Presiden, yang kami simplifikasi supaya lebih berwujud dan terukur di lapangan,” tuturnya.

Saat ini pemerintah sedang fokus pada percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital. Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan kesuksesan transformasi digital menjadi tolok ukur kesuksesan LKPP karena digitalisasi telah menjadi salah satu instrumen utama LKPP.

Ia menuturkan LKPP fokus mengedepankan platform e-katalog dalam metode pengadaan e-purchasing. Hal tersebut relevan dalam pencapaian arahan Presiden terkait pengadaan yaitu pro-produk dalam negeri, pro-UMKK, cepat efisien dan bebas daripada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hendrar mengharapkan dengan dilakukannya pembaruan katalog elektronik tersebut dapat terjadi lompatan kinerja pengadaan Indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi kedepannya.

"Besar harapan kami semuanya dengan diluncurkan e-katalog versi 6.0 ini akan terjadi lompatan kinerja pengadaan Indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi kedepannya, baik dari sisi jumlah tayang produk, karena sistemnya lebih responsif tidak membingungkan simpel dan mudah diakses dari berbagai jenis perangkat," ujar Hendrar.

Ia juga berharap dari sisi nilai transaksi juga dapat meningkat karena sistem e-katalog versi 6.0 sudah dirancang end to end, serta memperluas penggunaan e-katalog dengan ketahanan sistem yang lebih tangguh.