Manokwari (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manokwari, Papua Barat mengejar capaian imunisasi campak-rubella dengan menurunkan tim imunisasi dari rumah ke rumah untuk menuntaskan kejadian luar biasa (KLB) campak di daerah itu.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Manokwari Mince Wilil mengatakan Kabupaten Manokwari ditetapkan sebagai daerah KLB campak sejak 15 Juni 2023, sehingga pihaknya semakin masif melakukan pengamatan dan imunisasi campak.
“Update terakhir hari ini penderita campak di Manokwari sudah berjumlah 96 orang. Padahal, lima saja penderita campak sudah dikategorikan KLB. Satu anak dari Distrik Warmare dilaporkan meninggal dunia dengan gejala sakit campak,” kata Mince.
Mince mengatakan pihaknya mulai mengejar imunisasi campak sejak tanggal 3-15 Juli 2023 untuk tahap I. Imunisasi campak ditargetkan 95 persen dari 9.252 anak berusia 9 bulan hingga 5 tahun. “Pada tahap I baru 3.055 anak mendapat imunisasi atau sekitar 33 persen. Sehingga, kita perpanjang tahap II pada 16-31 Juli 2023. Update hari ini, 3.633 anak sudah mendapat imunisasi atau sekitar 39,3 persen,” ujarnya.
Mince mengatakan untuk menuntaskan KLB campak, tim imunisasi dibagi menjadi tiga, yaitu tim sosialisasi, tim surveilans (pengamatan) dan tim imunisasi. Tim sosialisasi bergerak memberi pengetahuan pada masyarakat terkait gejala campak dan dampaknya. Tim surveilans bergerak dari rumah ke rumah untuk mendata anak-anak dan mencari penderita campak. Sedangkan tim imunisasi bergerak membuat pos-pos imunisasi yang mudah terjangkau warga. “Kita pakai sistem kepung. Setiap hari kita pantau perkembangannya sampai penderita campak di Manokwari habis. Setelah nol penderita, KLB campak baru berakhir,” ujarnya.
Ia mengemukakan pihaknya mengerahkan semua pemangku kepentingan untuk menuntaskan KLB campak di Manokwari. Seluruh puskesmas di Manokwari yang berjumlah 15 puskesmas dikerahkan memberikan imunisasi. Dinkes juga melibatkan instansi lain, baik pemerintah, swasta hingga Non-Governmental Organization (NGO).
“Kita dibantu WHO dan UNICEF perwakilan Papua Barat. Kita juga dibantu dokter spesialis anak dan rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di Manokwari, 3 klinik bidan, klinik swasta, organisasi profesi, seperti IDAI, IDI dan PPNI. Kita juga melibatkan PKK, dharma wanita, dan bunda PAUD,” kata Mince.
Menurutnya, pola pikir orang tua masih menjadi hambatan dalam pemberian imunisasi campak. Masih banyak orang tua yang menganggap remeh campak, padahal campak bisa mengakibatkan meninggal dunia. Bahkan, anak bisa terlahir cacat dari ibu hamil yang menderita campak.
Baca juga: KPAI minta berikan anak imunisasi campak
Baca juga: Faktor perbatasan dan minim imunisasi picu penularan campak
“Tantangan kita adalah imunisasi harus dapat izin orang tua. Padahal, pola pikir orang tua di sini jika sakit campak tinggal minum air kelapa dan air sagu atau baju/kaos merah sudah bisa sembuh. Jadi, tentu ada yang setuju, ada yang tidak, padahal imunisasi ini adalah hak dasar anak,” ujarnya.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Manokwari Mince Wilil mengatakan Kabupaten Manokwari ditetapkan sebagai daerah KLB campak sejak 15 Juni 2023, sehingga pihaknya semakin masif melakukan pengamatan dan imunisasi campak.
“Update terakhir hari ini penderita campak di Manokwari sudah berjumlah 96 orang. Padahal, lima saja penderita campak sudah dikategorikan KLB. Satu anak dari Distrik Warmare dilaporkan meninggal dunia dengan gejala sakit campak,” kata Mince.
Mince mengatakan pihaknya mulai mengejar imunisasi campak sejak tanggal 3-15 Juli 2023 untuk tahap I. Imunisasi campak ditargetkan 95 persen dari 9.252 anak berusia 9 bulan hingga 5 tahun. “Pada tahap I baru 3.055 anak mendapat imunisasi atau sekitar 33 persen. Sehingga, kita perpanjang tahap II pada 16-31 Juli 2023. Update hari ini, 3.633 anak sudah mendapat imunisasi atau sekitar 39,3 persen,” ujarnya.
Mince mengatakan untuk menuntaskan KLB campak, tim imunisasi dibagi menjadi tiga, yaitu tim sosialisasi, tim surveilans (pengamatan) dan tim imunisasi. Tim sosialisasi bergerak memberi pengetahuan pada masyarakat terkait gejala campak dan dampaknya. Tim surveilans bergerak dari rumah ke rumah untuk mendata anak-anak dan mencari penderita campak. Sedangkan tim imunisasi bergerak membuat pos-pos imunisasi yang mudah terjangkau warga. “Kita pakai sistem kepung. Setiap hari kita pantau perkembangannya sampai penderita campak di Manokwari habis. Setelah nol penderita, KLB campak baru berakhir,” ujarnya.
Ia mengemukakan pihaknya mengerahkan semua pemangku kepentingan untuk menuntaskan KLB campak di Manokwari. Seluruh puskesmas di Manokwari yang berjumlah 15 puskesmas dikerahkan memberikan imunisasi. Dinkes juga melibatkan instansi lain, baik pemerintah, swasta hingga Non-Governmental Organization (NGO).
“Kita dibantu WHO dan UNICEF perwakilan Papua Barat. Kita juga dibantu dokter spesialis anak dan rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di Manokwari, 3 klinik bidan, klinik swasta, organisasi profesi, seperti IDAI, IDI dan PPNI. Kita juga melibatkan PKK, dharma wanita, dan bunda PAUD,” kata Mince.
Menurutnya, pola pikir orang tua masih menjadi hambatan dalam pemberian imunisasi campak. Masih banyak orang tua yang menganggap remeh campak, padahal campak bisa mengakibatkan meninggal dunia. Bahkan, anak bisa terlahir cacat dari ibu hamil yang menderita campak.
Baca juga: KPAI minta berikan anak imunisasi campak
Baca juga: Faktor perbatasan dan minim imunisasi picu penularan campak
“Tantangan kita adalah imunisasi harus dapat izin orang tua. Padahal, pola pikir orang tua di sini jika sakit campak tinggal minum air kelapa dan air sagu atau baju/kaos merah sudah bisa sembuh. Jadi, tentu ada yang setuju, ada yang tidak, padahal imunisasi ini adalah hak dasar anak,” ujarnya.