Kota Mataram bebas kasus campak

Mataram (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan saat ini Kota Mataram bebas dari kasus campak.

"Alhamdulillah, sampai saat ini belum kita temukan kasus campak di Kota Mataram," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Usman Hadi di Mataram, Selasa, menyikapi data dari Kementerian Kesehatan RI mengonfirmasi adanya 55 kasus luar biasa (KLB) campak di 34 kabupaten atau kota di 12 provinsi di Indonesia.

Ia mengaku bersyukur Kota Mataram tidak termasuk dari 34 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk KLB karena adanya kasus campak.

Kendati demikian, katanya, upaya antisipasi terus dilakukan dengan menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua agar melakukan imunisasi campak terhadap bayi usia 9 bulan.

"Imunisasi campak cukup efektif mencegah penyakit campak. Kalaupun ada yang kena, dampaknya tidak terlalu parah, karena bayi sudah punya antibodi," katanya.

Terkait dengan itu, Dinkes Kota Mataram terus menggencarkan kegiatan Posyandu pada 325 lingkungan se-Kota Mataram. Bahkan, kegiatan Posyandu di Kota Mataram saat ini tidak hanya melayani ibu hamil bayi dan balita, tetapi juga melayani remaja dan lansia, sehingga Posyandu di 325 lingkungan sudah menjadi Posga (Posyandu Keluarga).

Melalui kegiatan Posga ini, Dinkes bisa mengidentifikasi berbagai penyakit, terutama bayi dan balita lebih dini, sehingga penanganan bisa lebih cepat dan tepat. "Baik itu kasus gizi kurang, gizi buruk, balita kerdil (stunting), termasuk campak dan kasus-kasus lainnya," katanya.

Karenanya, untuk mengajak masyarakat datang ke Posga, Dinas Kesehatan meningkatkan peran kader dan menggandeng TP PKK Kota Mataram.

Ketua TP PKK Kota Mataram Hj Kinnastri Mohan Roliskana sebelumnya mengatakan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di Posga, TP PKK memperkuat keberadaan kader dengan membuat SK pada tingkat kecamatan, tidak hanya di kelurahan.

Dengan demikian, kader yang sudah ada tidak mudah diganti meskipun terjadi pergantian kepala lingkungan, sebab yang terjadi di lapangan begitu kepala lingkungan diganti, kader juga diganti, sehingga pembinaan kader dimulai dari nol lagi.

"Jadi, saya tidak mau itu terjadi lagi," katanya.

Selain itu, kata istri Wali Kota Mataram ini, TP PKK menerapkan sistem digitalisasi data kegiatan di Posga melalui program sistem informasi Posyandu (SIP).

Dengan demikian, data balita yang ditimbang dan dipantau tumbuh kembang melalui Posyandu bisa terdata secara maksimal serta memudahkan dalam penanganan.

"Kalau sudah ada data, kita bisa mudah melihat balita yang stunting dan rentan stunting, serta potensi penyakit lainnya, sehingga kita lebih fokus melakukan intervensi," katanya.