Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan tantangan Kejaksaan RI saat ini membutuhkan talenta-talenta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. "Kejaksaan perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, rekrutmen calon jaksa perlu diikuti oleh talenta-talenta yang berkualitas, baik sisi keilmuan maupun sisi integritas," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Saat ini, kata Abdul, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Oleh karena itu, di tengah kinerja yang makin terpercaya, Kejaksaan memiliki peran vital dalam sistem hukum di Indonesia. Selain menangani perkara pidana dan perdata, jaksa memegang peran strategis dalam mewakili pemerintah sebagai pengacara negara.
"Di era digital, jaksa harus berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi di dunia maya alias kejahatan siber. Selain itu, jaksa juga menghadapi tindak pidana yang makin canggih di sektor keuangan," ujarnya.
Menurut dia, penguasaan ilmu hukum tentu menjadi syarat mutlak bagi calon jaksa. Namun, seiring dengan perkembangan tindak pidana yang makin canggih di era digital ini, penguasaan keahlian ataupun keilmuan di luar ilmu hukum juga diperlukan sebagai penunjang.
Selain keterampilan keilmuan, kata Abdul, calon jaksa juga perlu memiliki bekal sikap mental dan disiplin yang terjaga, sebab integritas dan kualitas moral menjadi kebutuhan mutlak lantaran tugas dan kewenangan jaksa mempengaruhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. "Inti kekuatan jaksa itu kejujuran dan penguasaan ilmu hukum. Dibutuhkan sikap dasar amanah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang sangat rawan," katanya.
Secara terpisah, advokat sekaligus Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KAHGAMA) Mandela Sinaga, menyatakan sepakat jika Indonesia membutuhkan jaksa-jaksa unggul yang akan menjadi tulang punggung penegakan hukum di Indonesia. Menurut dia, Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia, memberikan perlindungan atas kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia.
Selain berperan dalam penegakan hukum pidana, kata dia, Kejaksaan juga terbukti memegang peranan penting dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yakni mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara.
Baca juga: Kejaksaan NTT sita Rp551 juta proyek persemaian moderen
Baca juga: Penyidik kejaksaan memeriksa 45 saksi kasus korupsi dana KUR di Sumbawa
Kejaksaan Republik Indonesia saat ini tengah menggelar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN). Dalam rekrutmen ini, Kejaksaan membuka 7.846 formasi, di antaranya sebanyak 2.000 formasi ditujukan untuk jabatan jaksa. Pendaftaran CASN Kejaksaan telah dibuka sejak 20 September 2023 hingga 9 Oktober 2023.
Saat ini, kata Abdul, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Oleh karena itu, di tengah kinerja yang makin terpercaya, Kejaksaan memiliki peran vital dalam sistem hukum di Indonesia. Selain menangani perkara pidana dan perdata, jaksa memegang peran strategis dalam mewakili pemerintah sebagai pengacara negara.
"Di era digital, jaksa harus berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi di dunia maya alias kejahatan siber. Selain itu, jaksa juga menghadapi tindak pidana yang makin canggih di sektor keuangan," ujarnya.
Menurut dia, penguasaan ilmu hukum tentu menjadi syarat mutlak bagi calon jaksa. Namun, seiring dengan perkembangan tindak pidana yang makin canggih di era digital ini, penguasaan keahlian ataupun keilmuan di luar ilmu hukum juga diperlukan sebagai penunjang.
Selain keterampilan keilmuan, kata Abdul, calon jaksa juga perlu memiliki bekal sikap mental dan disiplin yang terjaga, sebab integritas dan kualitas moral menjadi kebutuhan mutlak lantaran tugas dan kewenangan jaksa mempengaruhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. "Inti kekuatan jaksa itu kejujuran dan penguasaan ilmu hukum. Dibutuhkan sikap dasar amanah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang sangat rawan," katanya.
Secara terpisah, advokat sekaligus Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KAHGAMA) Mandela Sinaga, menyatakan sepakat jika Indonesia membutuhkan jaksa-jaksa unggul yang akan menjadi tulang punggung penegakan hukum di Indonesia. Menurut dia, Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia, memberikan perlindungan atas kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia.
Selain berperan dalam penegakan hukum pidana, kata dia, Kejaksaan juga terbukti memegang peranan penting dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yakni mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara.
Baca juga: Kejaksaan NTT sita Rp551 juta proyek persemaian moderen
Baca juga: Penyidik kejaksaan memeriksa 45 saksi kasus korupsi dana KUR di Sumbawa
Kejaksaan Republik Indonesia saat ini tengah menggelar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN). Dalam rekrutmen ini, Kejaksaan membuka 7.846 formasi, di antaranya sebanyak 2.000 formasi ditujukan untuk jabatan jaksa. Pendaftaran CASN Kejaksaan telah dibuka sejak 20 September 2023 hingga 9 Oktober 2023.