Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menandatangani kerja sama dengan polres setempat dalam rangka memaksimalkan pengelolaan dana desa.
"Ini untuk meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri saat acara penandatanganan kerja sama di kantor bupati setempat, Praya, Kamis.
Dalam pelaksanaan anggaran, kata dia, dokumen pertanggungjawaban harus dilengkapi dengan foto. Hal itu untuk melihat kinerja dalam rangka pengawasan program.
"Dalam melaksanakan anggaran, harus sesuai dengan aturan karena banyak kepala desa (kades) yang tersandung batu kecil," katanya.
Baca juga: Kejari Lombok Tengah melibatkan warga awasi dana desa
Baca juga: BPKP NTB mengevaluasi pengelolaan keuangan desa di Lombok Tengah
Oleh karena itu, dia memandang kegiatan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, tata kelola keuangan desa makin baik dan yang telah terjadi bisa menjadi pelajaran untuk bisa lebih baik.
"Semoga tidak ada persoalan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Jika ada persoalan, bisa diselesaikan dengan baik," katanya.
Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat mengatakan bahwa situasi global sedang tidak baik-baik saja sehingga akan berdampak pada masyarakat Indonesia.
Perubahan iklim dunia ini, kata dia, akan berhadapan dengan berbagai macam krisis energi dan pangan sehingga Pemerintah melaksanakan berbagai program untuk menghadapi krisis tersebut.
AKBP Iwan Hidayat mengatakan bahwa pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus maksimal melaksanakan program tersebut.
"Kita harus bisa menghadirkan negara di tengah masyarakat," katanya.
Baca juga: Rugikan keuangan negara, Kejari Lombok Tengah libatkan PUPR tangani kasus korupsi dana desa
Baca juga: Inspektorat Lombok Tengah menggelar pengawasan keuangan desa dan kelurahan
Menurut dia, masih banyak desa tidak bisa menyerap anggaran karena kesalahan administrasi. Hal itu berdampak pada masyarakat dan mereka menjadi korban atas kesalahan administrasi yang dilakukan kepala desa.
Selain itu, menurut dia, banyak kepala desa yang tidak paham masalah administrasi karena adanya perubahan aturan. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini bisa meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan anggaran dana desa.
"Dana yang digelontorkan pemerintah itu kita berharap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan di desa," katanya.
Baca juga: Kejaksaan periksa Kades Gemel Lombok Tengah
Baca juga: Dugaan korupsi Desa Gemel Loteng: hasil audit segera dilimpahkan ke jaksa