Mataram (Antara NTB) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menggelar "job fair" atau bursa kerja sebanyak 11 kali di Nusa Tenggara Barat pada 2017 dalam rangka menekan jumlah pengangguran di provinsi tersebut.
"Ini baru pertama kali NTB dapat jatah penyelenggaraan bursa kerja sebanyak 11 kali dari pemerintah pusat. Kalau tahun-tahun sebelumnya, paling banyak dua kali," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan, di Mataram, Senin.
Ia menyebutkan, total anggaran yang dialokasikan Kemenaker untuk penyelenggaran bursa kerja di NTB, mencapai Rp650 juta, terdiri atas 10 kali bursa kerja mini dan satu kali bursa kerja skala besar.
Sebanyak 10 kali penyelenggaraan bursa kerja yang masuk kategori kegiatan skala kecil akan digelar di sekolah menengah kejuruan (SMK) dan kampus.
Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaring alumni-alumni potensial yang belum terserap dunia kerja.
Bursa kerja mini tersebut, kata Wildan, sebagian besar digelar di Pulau Lombok, sebagian lagi di Bima dan Sumbawa, yang pernah dilanda banjir.
"Gubernur juga mengarahkan agar kegiatan bursa kerja juga diarahkan ke daerah terdampak banjir karena masyarakatnya tentu butuh pekerjaan," ujarnya.
Untuk kegiatan bursa kerja skala besar, lanjut dia, rencananya juga akan digelar di Pulau Sumbawa. Sebab, Pemerintah Provinsi NTB juga akan menggelar kegiatan serupa yang didanai dari APBD, sehingga kegiatan bursa kerja pada 2017 sebanyak 12 kali.
"Jadi selama ini kegiatan bursa kerja skala besar dilakukan di Pulau Lombok. Nah untuk tahun ini Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dapat jatah sebagai penyelenggara," ucapnya.
Wildan berharap dengan lebih banyak kegiatan bursa kerja yang digelar pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha dan institusi pendidikan, akan mampu menekan angka pengangguran, terutama dari lulusan SMK.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk usia 15 tahun ke atas pada Agustus 2016 mencapai 3,84 persen.
Lulusan SMK menempati posisi tertinggi dengan jumlah mencapai 11,28 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode Agustus 2015 sebesar 10,90 persen. (*)
"Ini baru pertama kali NTB dapat jatah penyelenggaraan bursa kerja sebanyak 11 kali dari pemerintah pusat. Kalau tahun-tahun sebelumnya, paling banyak dua kali," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan, di Mataram, Senin.
Ia menyebutkan, total anggaran yang dialokasikan Kemenaker untuk penyelenggaran bursa kerja di NTB, mencapai Rp650 juta, terdiri atas 10 kali bursa kerja mini dan satu kali bursa kerja skala besar.
Sebanyak 10 kali penyelenggaraan bursa kerja yang masuk kategori kegiatan skala kecil akan digelar di sekolah menengah kejuruan (SMK) dan kampus.
Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaring alumni-alumni potensial yang belum terserap dunia kerja.
Bursa kerja mini tersebut, kata Wildan, sebagian besar digelar di Pulau Lombok, sebagian lagi di Bima dan Sumbawa, yang pernah dilanda banjir.
"Gubernur juga mengarahkan agar kegiatan bursa kerja juga diarahkan ke daerah terdampak banjir karena masyarakatnya tentu butuh pekerjaan," ujarnya.
Untuk kegiatan bursa kerja skala besar, lanjut dia, rencananya juga akan digelar di Pulau Sumbawa. Sebab, Pemerintah Provinsi NTB juga akan menggelar kegiatan serupa yang didanai dari APBD, sehingga kegiatan bursa kerja pada 2017 sebanyak 12 kali.
"Jadi selama ini kegiatan bursa kerja skala besar dilakukan di Pulau Lombok. Nah untuk tahun ini Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dapat jatah sebagai penyelenggara," ucapnya.
Wildan berharap dengan lebih banyak kegiatan bursa kerja yang digelar pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha dan institusi pendidikan, akan mampu menekan angka pengangguran, terutama dari lulusan SMK.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk usia 15 tahun ke atas pada Agustus 2016 mencapai 3,84 persen.
Lulusan SMK menempati posisi tertinggi dengan jumlah mencapai 11,28 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode Agustus 2015 sebesar 10,90 persen. (*)