Mataram (Antaranews NTB) - Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan sebanyak 6.279 sasaran penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) belum mendapatkan kartu untuk pencairan bantuan.
"Kondisi itu terjadi, karena data ribuan kepala keluarga (KK) tersebut belum dimusyawarahkan pada tingkat kelurahan," kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Hasnayati di Mataram, Rabu.
Hasnayati yang ditemui seusai melakukan rapat penyamaan persepsi dengan tim koordinasi penyaluran BPNT mengatakan, karena itu jajaran kelurahan diminta segera melakukan musyawarah kelurahan (muskel) untuk melakukan validasi kembali data tersebut.
Setelah itu, barulah diserahkan ke kecamatan, Dinas Sosial kemudian Wali Kota Mataram untuk dikeluarkan SK, dan selanjutnya diserahkan ke Kementerian Sosial agar dapat di SK-kan sebagai dasar pengeluaran kartu BPNT.
"Jika tidak, maka kuota penerima BPNT di Mataram sebanyak 25.680 KK hanya akan di SK-kan kementerian 19.401 KK atau sesuai dengan jumlah sasaran yang telah mendapatkan kartu dan mencairkan bantuan setiap bulannya," katanya.
Oleh karena itu, dalam rapat tersebut telah disepakati aparat kelurahan diminta segera melakukan Muskel, dan menyerahkan data sasaran paling lambat pada tanggal 5 November 2018.
Dikatakannya bahwa untuk melakukan validasi data terhadap jumlah sasaran penerima BPNT sesuai kuota tidak terlalu sulit, sebab masing-masing kelurahan sudah memiliki angka dan sasaran yang jelas.
"Tinggal dilakukan pencoretan bagi sasaran yang sudah meninggal, pindah atau ada juga yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Jadi tidak terlalu sulit, karenanya kami optimistis tanggal 5 November data sudah bisa diserahkan," katanya.
Menurutnya, apabila data dari kelurahan cepat di SK-kan dari kementerian, maka sebanyak 6.279 KK bisa segera mencairkan BPNT diakhir tahun, satu KK mendapatkan dana sebesar Rp110 ribu per bulan, dalam bentuk beras dan telur.
"Meskipun sasaran ini sudah masuk kuota tahun 2018, tetapi belum ada SK-nya sehingga penerimaan bantuan tidak bisa dirapel. Kecuali, bagi sasaran yang saldonya kosong," katanya.
Menyinggung tentang saldo kosong dan kartu BPNT bermasalah, Hasnayati menyebutkan, sejauh ini serapan pencairan BPNT di Mataram mencapai 95 persen dari jumlah penerima sebanyak 19.401 KK.
"Jadi hanya ada 5 persen yang bermasalah terkait dengan saldo kosong dan lainnya, hal itu sudah kami koordinasikan dengan pihak bank agar dapat dibuatkan laporan tertulis dan untuk kasus ini bisa saja bantuannya dirapel," katanya menambahkan.
Ribuan warga Mataram belum dapat kartu pencairan bantuan
Bupati Lombok Utara DR H Najmul Akhyar SH MH berbincang-bincang dengan salah seorang warga penerima bantuan pembangunan rumah melalui program Jubah. Foto Rsd/Humas dan Protokol Setda KLU.
