Mataram (Antara NTB) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Nusa Tenggara Barat Lalu Makripuddin mengatakan warga NTB enggan memanfaatkan kondom gratis yang disediakan pemerintah sebagai salah satu alat kontrasepsi mengatur kelahiran penduduk.
"Sebetulnya bukan peminatnya yang sedikit, tapi pasangan usia subur masih enggan yang gratis. Mungkin mereka lebih senang membeli merek terkenal di supermarket," kata Makripuddin, di Mataram.
BKKBN, kata dia, menyediakan stok kondom dalam jumlah relatif banyak sesuai kebutuhan pasangan usia subur yang ada di NTB.
BKKBN NTB mendistribusikan alat kontrasepsi tersebut melalui Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) yang ada di kabupaten/kota, untuk kemudian disalurkan kembali ke fasilitas kesehatan, seperti puskesmas.
Namun, menurut Makripuddin, karena kurangnya peminat dari pasangan usia subur yang menjadi sasaran Program KB menyebabkan stok kondom gratis dengan kualitas sesuai Standar Nasional Indonesia tersebut menumpuk di gudang OPD-KB.
"Tidak ada yang minta makanya menumpuk. Bahkan, kami pernah melakukan pemusnahan dalam jumlah relatif banyak karena kondom tersebut sudah kedaluwarsa," ujarnya.
Ia mengatakan upaya menyebarluaskan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur tersebut juga sudah dilakukan dengan cara menyediakan "ATM Kondom". Namun, mendapat penolakan dari masyarakat.
"Waktu itu ada aspirasi masyarakat menolak. Jadinya kami hentikan, dan memilih mendistribusikan ke kabupaten/kota secara tertutup," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah menyediakan kondom gratis sebagai salah satu alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi lainnya, seperti pil KB atau spiral.
Warga yang berhak memperoleh kondom gratis melalui fasilitas kesehatan adalah pasangan suami/istri. Para petugas kesehatan di puskesmas dilarang keras memberikan kepada orang yang masih tergolong bawah umur.
"Yang minta kondom gratis akan dicatat oleh petugas di fasilitas kesehatan sebagai peserta KB. Jadi tidak sembarang diberikan," kata Makripuddin. (*)
"Sebetulnya bukan peminatnya yang sedikit, tapi pasangan usia subur masih enggan yang gratis. Mungkin mereka lebih senang membeli merek terkenal di supermarket," kata Makripuddin, di Mataram.
BKKBN, kata dia, menyediakan stok kondom dalam jumlah relatif banyak sesuai kebutuhan pasangan usia subur yang ada di NTB.
BKKBN NTB mendistribusikan alat kontrasepsi tersebut melalui Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) yang ada di kabupaten/kota, untuk kemudian disalurkan kembali ke fasilitas kesehatan, seperti puskesmas.
Namun, menurut Makripuddin, karena kurangnya peminat dari pasangan usia subur yang menjadi sasaran Program KB menyebabkan stok kondom gratis dengan kualitas sesuai Standar Nasional Indonesia tersebut menumpuk di gudang OPD-KB.
"Tidak ada yang minta makanya menumpuk. Bahkan, kami pernah melakukan pemusnahan dalam jumlah relatif banyak karena kondom tersebut sudah kedaluwarsa," ujarnya.
Ia mengatakan upaya menyebarluaskan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur tersebut juga sudah dilakukan dengan cara menyediakan "ATM Kondom". Namun, mendapat penolakan dari masyarakat.
"Waktu itu ada aspirasi masyarakat menolak. Jadinya kami hentikan, dan memilih mendistribusikan ke kabupaten/kota secara tertutup," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah menyediakan kondom gratis sebagai salah satu alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi lainnya, seperti pil KB atau spiral.
Warga yang berhak memperoleh kondom gratis melalui fasilitas kesehatan adalah pasangan suami/istri. Para petugas kesehatan di puskesmas dilarang keras memberikan kepada orang yang masih tergolong bawah umur.
"Yang minta kondom gratis akan dicatat oleh petugas di fasilitas kesehatan sebagai peserta KB. Jadi tidak sembarang diberikan," kata Makripuddin. (*)