Mataram (ANTARA) - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muzihir, menegaskan hingga saat ini partai berlambang Kabah itu belum memutuskan siapa bakal calon kepala daerah yang akan diusung di pilkada provinsi maupun 10 kabupaten dan kota di wilayah itu pada 27 Nopember 2024 mendatang.
"Belum ada yang real baik gubernur, bupati dan wali kota," ujarnya di Mataram, Senin.
Ia mengakui bahwa sejumlah bakal calon kepala daerah pernah menemui dirinya untuk meminta dukungan PPP agar bisa diusung maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota. Hanya saja, dari sejumlah bakal calon tersebut tak ada satu pun yang datang dengan membawa paket pasangannya.
"Mereka hanya datang sendiri-sendiri tidak dengan pasangannya. Kita tidak tahu siapa yang dilamar dan mau dilamar. Yang disebut sudah benar jadi itu, calon kalau datang dengan pasangannya," kata Muzihir.
Baca juga: TGB belum tentukan sikap dukungan di Pilkada NTB 2024
Muzihir menyatakan menyongsong kontestasi pilkada serentak ini. Pihaknya telah meminta kepada seluruh DPD di 10 kabupaten dan kota di NTB, untuk memulai tahapan pilkada dengan membuka pendaftaran. Di mulai pada April ini hingga Mei mendatang.
"Kalau serius daftar, kalau tidak daftar berarti tidak serius," ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD NTB ini.
Baca juga: Mantan Gubernur NTB bertemu Bupati Lombok Tengah, apakah terkait Pilkada 2024?
Untuk kriteria bakal calon yang akan mendaftar, menurut Muzihir, hampir sama dengan partai lain, yakni pihaknya membuka diri bagi kader dan non kader untuk mendaftar ke PPP.
"Semua partai pastinya sama ingin ada kader yang diusung. Tetapi partai juga tidak akan memaksa bila kader misalkan surveinya tidak bagus untuk diusung, karena kita ingin menang," terang Muzihir.
"Sampai saat ini di internal belum ada yang menyatakan mau maju. Tinggal kita melihat hasil survei," sambungnya.
Baca juga: Demokrat buka pendaftaran calon kepala daerah di NTB
Muzihir menyebutkan jika melihat hasil suara di Pemilu 2024, jumlah kursi dan suara PPP bertambah di NTB. Di mana di Pemilu 2019 sebanyak 43 kursi kini menjadi 45 kursi baik DPRD provinsi, kabupaten dan kota.
"Di provinsi kita ini salah satu penentu karena ada tujuh kursi di DPRD provinsi, belum lagi di kabupaten dan kota," katanya.
Baca juga: Golkar NTB membuka ruang nonkader maju Pilgub
Baca juga: Duet Zul-Rohmi di Pilgub NTB tergantung partai koalisi
Baca juga: Respon Gita Ariadi dituntut mundur sebagai Penjabat Gubernur NTB
"Belum ada yang real baik gubernur, bupati dan wali kota," ujarnya di Mataram, Senin.
Ia mengakui bahwa sejumlah bakal calon kepala daerah pernah menemui dirinya untuk meminta dukungan PPP agar bisa diusung maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota. Hanya saja, dari sejumlah bakal calon tersebut tak ada satu pun yang datang dengan membawa paket pasangannya.
"Mereka hanya datang sendiri-sendiri tidak dengan pasangannya. Kita tidak tahu siapa yang dilamar dan mau dilamar. Yang disebut sudah benar jadi itu, calon kalau datang dengan pasangannya," kata Muzihir.
Baca juga: TGB belum tentukan sikap dukungan di Pilkada NTB 2024
Muzihir menyatakan menyongsong kontestasi pilkada serentak ini. Pihaknya telah meminta kepada seluruh DPD di 10 kabupaten dan kota di NTB, untuk memulai tahapan pilkada dengan membuka pendaftaran. Di mulai pada April ini hingga Mei mendatang.
"Kalau serius daftar, kalau tidak daftar berarti tidak serius," ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD NTB ini.
Baca juga: Mantan Gubernur NTB bertemu Bupati Lombok Tengah, apakah terkait Pilkada 2024?
Untuk kriteria bakal calon yang akan mendaftar, menurut Muzihir, hampir sama dengan partai lain, yakni pihaknya membuka diri bagi kader dan non kader untuk mendaftar ke PPP.
"Semua partai pastinya sama ingin ada kader yang diusung. Tetapi partai juga tidak akan memaksa bila kader misalkan surveinya tidak bagus untuk diusung, karena kita ingin menang," terang Muzihir.
"Sampai saat ini di internal belum ada yang menyatakan mau maju. Tinggal kita melihat hasil survei," sambungnya.
Baca juga: Demokrat buka pendaftaran calon kepala daerah di NTB
Muzihir menyebutkan jika melihat hasil suara di Pemilu 2024, jumlah kursi dan suara PPP bertambah di NTB. Di mana di Pemilu 2019 sebanyak 43 kursi kini menjadi 45 kursi baik DPRD provinsi, kabupaten dan kota.
"Di provinsi kita ini salah satu penentu karena ada tujuh kursi di DPRD provinsi, belum lagi di kabupaten dan kota," katanya.
Baca juga: Golkar NTB membuka ruang nonkader maju Pilgub
Baca juga: Duet Zul-Rohmi di Pilgub NTB tergantung partai koalisi
Baca juga: Respon Gita Ariadi dituntut mundur sebagai Penjabat Gubernur NTB