Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan konsep untuk pembukaan akses jalan baru pada dua lokasi guna meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di daerah itu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Rabu, mengatakan, dua lokasi jalan baru yang akan dibuka itu adalah terusan Jalan Batu Bolog Pagutan tembus ke arah utara di Karang Anyar dan terusan Jalan Dakota menuju Kebon Talo Ampenan.
"Untuk pembukaan dua jalan tersebut, tahun ini kita akan lakukan penyiapan dokumen studi kelayakan," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram siapkan program prioritas buka tiga jalan baru
Karena itu, pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp100 juta melalui APBD perubahan Kota Mataram tahun 2024, untuk mendukung kegiatan studi kelayakan.
Kegiatan studi kelayakan bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan pembukaan jalan tersebut, sekaligus mendata dan mengetahui secara pasti kebutuhan dana pembebasan lahan.
"Setelah studi kelayakan, kita baru bisa tahu berapa lahan yang akan dibebaskan, termasuk besaran anggaran yang dibutuhkan," katanya.
Dokumen studi kelayakan ini sebagai acuan pembentukan tim penaksir harga tanah atau rumah milik warga yang akan terkena dampak pembuatan jalan.
"Jadi setelah studi kelayakan, tahun 2025 bisa disiapkan anggaran pembebasan lahan. Sedangkan kegiatan fisik, diusulkan ke pemerintah pusat.
Baca juga: Mataram siapkan jalan baru Rembiga-Lobar urai kemacetan
Menurutnya, panjang jalan yang akan dibuka di Jalan Batu Bolong Pagutan sekitar 750 meter, sedangkan di Jalan Dakota sekitr 1,3 kilometer.
Pembukaan akses jalan baru di Dakota ini lebih panjang karena bentuknya dari arah utara berbelok ke kiri menuju jalan yang sudah siap di Kebon Talo yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat (Lobar)
"Jika Lombok Barat menyambut program kita ini dengan membuat terusan Jalan Dakota ke wilayah Midang Lombok Barat, maka kemacetan di Jalan Dakota yang selama ini terjadi bisa selesai," katanya.
Hanya saja, hingga saat ini pihak Pemerintah Lombok Barat belum memberikan respon terhadap komunikasi yang sudah dilakukan pemerintah kota.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Rabu, mengatakan, dua lokasi jalan baru yang akan dibuka itu adalah terusan Jalan Batu Bolog Pagutan tembus ke arah utara di Karang Anyar dan terusan Jalan Dakota menuju Kebon Talo Ampenan.
"Untuk pembukaan dua jalan tersebut, tahun ini kita akan lakukan penyiapan dokumen studi kelayakan," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram siapkan program prioritas buka tiga jalan baru
Karena itu, pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp100 juta melalui APBD perubahan Kota Mataram tahun 2024, untuk mendukung kegiatan studi kelayakan.
Kegiatan studi kelayakan bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan pembukaan jalan tersebut, sekaligus mendata dan mengetahui secara pasti kebutuhan dana pembebasan lahan.
"Setelah studi kelayakan, kita baru bisa tahu berapa lahan yang akan dibebaskan, termasuk besaran anggaran yang dibutuhkan," katanya.
Dokumen studi kelayakan ini sebagai acuan pembentukan tim penaksir harga tanah atau rumah milik warga yang akan terkena dampak pembuatan jalan.
"Jadi setelah studi kelayakan, tahun 2025 bisa disiapkan anggaran pembebasan lahan. Sedangkan kegiatan fisik, diusulkan ke pemerintah pusat.
Baca juga: Mataram siapkan jalan baru Rembiga-Lobar urai kemacetan
Menurutnya, panjang jalan yang akan dibuka di Jalan Batu Bolong Pagutan sekitar 750 meter, sedangkan di Jalan Dakota sekitr 1,3 kilometer.
Pembukaan akses jalan baru di Dakota ini lebih panjang karena bentuknya dari arah utara berbelok ke kiri menuju jalan yang sudah siap di Kebon Talo yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat (Lobar)
"Jika Lombok Barat menyambut program kita ini dengan membuat terusan Jalan Dakota ke wilayah Midang Lombok Barat, maka kemacetan di Jalan Dakota yang selama ini terjadi bisa selesai," katanya.
Hanya saja, hingga saat ini pihak Pemerintah Lombok Barat belum memberikan respon terhadap komunikasi yang sudah dilakukan pemerintah kota.