Mataram (Antaranews NTB) - Jumlah penerima bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus bertambah hingga mencapai 341 ribu kepala keluarga di 2018.
Kasi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Provinsi NTB, Lalu Kukuh Atmadi di Mataram, Rabu, mengatakan pada tahun 2017 jumlah penerima keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di NTB 192 ribu kepala keluarga (KK).
"Tahun 2018, terjadi peningkatan yang cukup besar sekitar 341 ribu KPM," katanya.
Ia menjelaskan, kenaikan angka penerima KPM ini bukan berarti angka kemiskinan di NTB terus meningkat. Melainkan, ruang kesempatan bagi masyarakat yang belum menerima program PKH ini agar bisa terjangkau dalam program tersebut.
"Jadi bukan karena masyarakat miskin bertambah. Tapi memang setiap tahun jumlah penerima PKH ini terus meningkat," ujarnya.
Menurut Kukuh, sejak program tersebut diluncurkan tahun 2007 dan masuk ke NTB pada tahun 2008 total alokasi dana yang dihabiskan sampai dengan saat ini mencapai angka Rp1,7 triliun. Di mana setiap KK sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) berhak mendapatkan dana bantuan PKH sebesar Rp1.860.000/tahun. Dana ini kemudian dicairkan dalam empat tahap.
"Khusus untuk penerima PKH Lansia dan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp2 juta/tahun," terangnya.
Ia menambahkan, di tahun 2019 kepesertaan PKM dari program PKH sesuai arahan pemerintah pusat akan terus dilakukan penambahan. Sebab, program PKH ini merupakan program nasional yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dengan komponen pembiayaan, seperti aspek kesehatan, pendidikan, biaya hidup bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Khusus di NTB diusulkan sekitar 10 ribu peserta. Di mana selain dukungan dana dari pusat juga akan bersumber dari dana APBD Provinsi NTB.
"Untuk tambahan 10 PKM di tahun 2019 sedang digodok oleh pemerintah daerah. Apakah usulan ini diterima atau tidak tergantung anggaran yang ada," tandas Lalu Kukuh Atmadi. (*)
Kasi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Provinsi NTB, Lalu Kukuh Atmadi di Mataram, Rabu, mengatakan pada tahun 2017 jumlah penerima keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di NTB 192 ribu kepala keluarga (KK).
"Tahun 2018, terjadi peningkatan yang cukup besar sekitar 341 ribu KPM," katanya.
Ia menjelaskan, kenaikan angka penerima KPM ini bukan berarti angka kemiskinan di NTB terus meningkat. Melainkan, ruang kesempatan bagi masyarakat yang belum menerima program PKH ini agar bisa terjangkau dalam program tersebut.
"Jadi bukan karena masyarakat miskin bertambah. Tapi memang setiap tahun jumlah penerima PKH ini terus meningkat," ujarnya.
Menurut Kukuh, sejak program tersebut diluncurkan tahun 2007 dan masuk ke NTB pada tahun 2008 total alokasi dana yang dihabiskan sampai dengan saat ini mencapai angka Rp1,7 triliun. Di mana setiap KK sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) berhak mendapatkan dana bantuan PKH sebesar Rp1.860.000/tahun. Dana ini kemudian dicairkan dalam empat tahap.
"Khusus untuk penerima PKH Lansia dan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp2 juta/tahun," terangnya.
Ia menambahkan, di tahun 2019 kepesertaan PKM dari program PKH sesuai arahan pemerintah pusat akan terus dilakukan penambahan. Sebab, program PKH ini merupakan program nasional yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dengan komponen pembiayaan, seperti aspek kesehatan, pendidikan, biaya hidup bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Khusus di NTB diusulkan sekitar 10 ribu peserta. Di mana selain dukungan dana dari pusat juga akan bersumber dari dana APBD Provinsi NTB.
"Untuk tambahan 10 PKM di tahun 2019 sedang digodok oleh pemerintah daerah. Apakah usulan ini diterima atau tidak tergantung anggaran yang ada," tandas Lalu Kukuh Atmadi. (*)