Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan anggaran untuk membangun ulang gedung DPRD NTB yang ludes dibakar dan dijarah massa pada 30 Agustus 2025 ke pemerintah pusat sebesar Rp200 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin mengatakan ada dua skema perbaikan yang diusulkan Pemerintah Provinsi NTB ke pemerintah pusat, yakni skema perbaikan gedung dan skema pembangunan ulang.
"Dari pengecekan yang dilakukan PUPR, usulan perbaikan itu sekitar Rp70 miliar. Tapi kalau keseluruhan sampai gedung Sekretariat DPRD itu tembus Rp76 miliar. Usulannya ke Kementerian PU," kata Sadimin saat rapat di Gedung Sekretariat DPRD NTB, Rabu.
Kemudian usulan kedua, yakni pembangunan ulang seluruh gedung utama DPRD. Jika dilakukan pembangunan ulang, dana yang dibutuhkan mencapai Rp200 miliar meliputi standar gedung dan nonstandar seusai dengan Permen PU Nomor 22 Tahun 2018.
"Tapi ini tergantung kemampuan dana. Usulan baru sekitar Rp200 miliar. Itu kalau minta baru. Karena ini gedung ini dibangun tahun 1996," ujarnya.
Baca juga: Pasca-kebakaran, Garasi disulap jadi kantor sementara DPRD NTB
Menurut dia, bangunan Kantor DPRD NTB ini mampu menahan gempa berkekuatan 6 hingga 7 magnitudo. Sementara, megathrust yang baru diumumkan oleh BMKG bisa mencapai 9 magnitudo.
"Kalau diperbaiki pun ini harus dilakukan penguatan atau peningkatan kapasitas utamanya. Jadi, harus ada modifikasi di bagian-bagian tertentu supaya bisa menahan kalau ada gempa 9 magnitudo," terang Sadimin.
Kendati demikian, ia belum dapat memastikan apakah gedung DPRD NTB dibangun ulang atau hanya dilakukan perbaikan. Tetapi, jika dilihat dari struktur bangunan, gedung, struktur lantai 3 bangunan tersebut, kondisinya sudah rusak parah.
"Kemungkinan dibangun ulang, ini sedang dibahas. Kita sudah usulkan, lagi dirapatkan. Dari struktur bangunan, lantai satu dan dua masih bisa. Lantai tiga tidak bisa. Lantai tiga sudah parah dan harus dibongkar total," ucapnya.
Baca juga: DPRD NTB evaluasi tunjangan dewan sesuai arahan presiden
Lebih lanjut, Sadimin mengatakan jika dilakukan pembangunan ulang, posisi gedung DPRD NTB akan dimundurkan dari posisi semula. Selain itu, posisi bangunan baru harus lebih tinggi dari gedung semula.
"Kalau bangun baru ya harus mundurkan, nanti dibuat lebih tinggi. Di bawahnya kita usulkan basement dan jalan akses ke gedung sekretariat. Nanti lantai dua, tiga dan empat jadi kantor dan ruang rapat," ujarnya.
Sejauh ini hasil asesmen kerugian kasar belum dilakukan penghitungan. Meski begitu, Pemprov NTB telah mengusulkan perbaikan ke Kementerian PU.
"Belum kalau kerugiannya. Jadi, kan perbaikan ini nanti yang melaksanakan pusat. Kita hanya kira-kira rencana perbaikan-nya seperti apa, itu saja. Mana yang bisa dipertahankan kemarin saya turun bersama Balai Penataan Bangunan dan Infrastruktur Kawasan jadi yang lantai 3 harus dibongkar. Kalau dipertahankan ini bisa membahayakan," katanya.
Baca juga: Pasca-kebakaran, Garasi disulap jadi kantor sementara DPRD NTB