Badung, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memperkuat integritas dan budaya antikorupsi terhadap jajaran aparatur sipil negara (ASN) melalui kegiatan sosialisasi rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
“Kami berupaya memperkuat sistem pengawasan internal serta menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya integritas dan budaya antikorupsi di kalangan ASN,” ujar Bupati I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Ia mengatakan sosialisasi penguatan integritas, budaya antikorupsi, dan pengendalian gratifikasi oleh KPK itu penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kegiatan ini menambah wawasan aparatur pemerintah agar memahami secara benar setiap regulasi dan tidak salah menafsirkan aturan, karena sering sekali kesalahan interpretasi justru menjadi awal dari munculnya praktik korupsi atau gratifikasi,” kata dia.
Bupati Adi Arnawa menjelaskan sinergitas antara pemerintah daerah dan KPK juga penting dalam memperkuat implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP).
Baca juga: KPK umumkan status Gubernur Riau Abdul Wahid hari ini
Menurut dia, terdapat delapan area utama menjadi prioritas perhatian mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, perizinan, keuangan daerah, hingga tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Pihaknya juga meminta ASN dan masyarakat yang terus bergerak menjaga kejujuran, menolak suap, dan melaporkan gratifikasi demi Badung yang bersih dan berintegritas.
“Kami akan terus menumbuhkan budaya antikorupsi di seluruh lini, sejalan dengan semangat Badung Berintegrasi untuk menuju tata pemerintahan yang profesional, transparan, dan berdaya saing global," kata dia.
Baca juga: Tenaga Ahli Gubernur Riau jadi salah satu pihak krusial
Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK Sugiarto menambahkan korupsi bukan sekadar penyimpangan finansial, tetapi merupakan bentuk hilangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab moral.
Menurut dia, pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui tiga langkah utama yaitu tidak menjadi korban, tidak menjadi pelaku, serta menanamkan nilai integritas dalam diri dan organisasi.
“Kami mengajak jajaran ASN untuk membangun budaya kerja berintegritas dengan prinsip Mari biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa,” kata dia menambahkan.