Denpasar (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan Polri merupakan salah satu instansi yang konsisten untuk mendukung implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama melalui layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Direktur Penataan BPJS Kesehatan David Bangun di Denpasar, Rabu, mengatakan melalui penerapan kebijakan integrasi kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu syarat administrasi dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Polri dinilai berperan penting dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan.
Karena itu, David menyampaikan apresiasi tinggi kepada institusi Polri atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan sangat baik.
“Polri, termasuk Polda Bali, merupakan institusi yang paling sukses dan konsisten dalam membantu tugas BPJS Kesehatan di lapangan,” ujar David.
Ia menambahkan, kebijakan integrasi ini bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi juga strategi nyata untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi oleh program JKN. Dengan demikian, proses pembuatan SKCK sekaligus menjadi momentum untuk memperluas cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Dia menjelaskan dalam mendukung peningkatan efisiensi dan kemudahan layanan publik, kini hadir pula inovasi digital berupa Super App, sebuah aplikasi terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara daring, termasuk pengurusan SKCK.
Melalui fitur yang terhubung langsung dengan sistem kepolisian, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, pengisian data, serta pelacakan status SKCK tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Selain mempersingkat waktu, sistem ini juga meningkatkan transparansi dan akurasi data pemohon.
Baca juga: Pemkot Bima-BPJS Kesehatan gelar forum kemitraan fasilitas kesehatan
Kehadiran Super App menjadi bentuk nyata transformasi digital Polri dan lembaga pemerintah lainnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efisien, dan transparan.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Aryasandi menilai langkah itu sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Baca juga: Need to support JKN efforts to expand health access: minister
Menurutnya, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Polri, ditunjang dengan inovasi digital seperti Super App, mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan sosial.
Pihaknya berharap dengan dukungan seluruh pihak, implementasi kepesertaan aktif JKN dalam proses penerbitan SKCK dapat berjalan semakin optimal, memberikan manfaat yang luas, dan mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan terlindungi secara menyeluruh.