Jakarta (ANTARA) - Bantuan sosial (bansos) yang rutin digulirkan pemerintah perlahan menjadi bagian dari ritme hidup sebagian warga. Ia ditunggu seperti musim panen kecil, dibicarakan di teras rumah, bahkan kadang disiasati agar tetap kebagian.
Niat baik negara sebagai jaring pengaman sosial, jika tak disertai arah pemberdayaan, berisiko menciptakan ketergantungan, lantas menyuburkan mental menengadah yang pelan-pelan mengikis martabat.
Dalam situasi hidup yang kian kompleks, kehadiran negara sering kali diuji, bukan oleh wacana besar, melainkan oleh kebutuhan paling dasar warganya.
Berbagai program bantuan sosial hadir, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap bertahan, terutama mereka yang berada di lapisan paling rentan. Bansos menjadi penopang di tengah harga yang naik, pekerjaan yang tak selalu pasti, dan situasi ekonomi yang mudah berubah.
Bagi banyak keluarga, bantuan ini bukan sekadar angka atau paket. Ia menjelma penenang sementara, ruang bernapas agar dapur tetap mengepul dan anak-anak tetap bersekolah.
Negara, melalui bansos, berupaya menjalankan perannya sebagai pelindung sosial, memastikan tidak ada warga yang benar-benar terjatuh tanpa pegangan. Dalam konteks ini, bansos adalah ikhtiar kemanusiaan yang patut diapresiasi.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bansos juga telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Ia hadir dalam percakapan, dalam penantian, bahkan dalam perencanaan rumah tangga. Kapan cair, apa bentuknya, dan siapa yang berhak menerimanya, menjadi topik yang akrab. Di sinilah bansos tak lagi semata kebijakan, melainkan ikut membentuk ritme hidup dan kebiasaan sosial.
Pemerintah tentu menyadari bahwa bantuan bukan tujuan akhir. Bansos dirancang sebagai jaring pengaman, bukan lantai permanen tempat masyarakat berdiri selamanya. Ia dimaksudkan untuk menopang, bukan menggantikan daya juang warga.
Di tengah niat baik dan skala kebutuhan yang besar, tantangan selalu menyertai: bagaimana memastikan bantuan benar-benar menguatkan, bukan sekadar menenangkan.
Sebab dalam masyarakat yang sehat, bantuan idealnya berjalan beriringan dengan upaya membangun kemandirian.
Negara hadir, keluarga tetap berperan, dan martabat masyarakat dijaga bersama. Dari titik inilah penting untuk terus menimbang, agar bansos tak hanya menyelamatkan hari ini, tetapi juga menyiapkan hari esok.
Membentuk kebiasaan
Di luar niat baik dan fungsi perlindungannya, bansos juga membawa konsekuensi sosial yang jarang dibicarakan secara terbuka: ia pelan-pelan membentuk kebiasaan. Bukan dalam hitungan hari atau bulan, melainkan melalui pengulangan yang konsisten.
Bantuan yang semula dimaksudkan sebagai penopang sementara, lama-kelamaan dapat dibaca sebagai pola hidup yang dinanti.
Dalam kajian sosiologi, Pierre Bourdieu menyebut kebiasaan yang terbentuk melalui pengulangan berubah menjadi sebagai habitus. Ia bekerja senyap, membentuk cara berpikir, merespons, dan memilih, tanpa selalu disadari.
Dalam konteks bansos, habitus itu dapat muncul dalam bentuk gaya hidup menunggu: menyesuaikan ritme hidup dengan jadwal bantuan, bukan dengan penguatan kapasitas diri.
Bansos pun masuk ke keseharian. Jadwal pencairan menjadi penanda waktu, antrean menjadi pemandangan yang lumrah, dan daftar penerima menjadi topik obrolan rutin.
Dari sini, bantuan tak lagi semata kebijakan negara, melainkan bagian dari "gaya hidup" sosial. Cara orang berbincang, berharap, bahkan merencanakan pengeluaran rumah tangga, ikut dipengaruhi olehnya.
Psikologi sosial menyebut kondisi ini sebagai learned dependency, situasi ketika individu atau kelompok belajar bahwa solusi atas kesulitan selalu datang dari luar.
Bukan tidak mampu berusaha, tetapi karena pengalaman berulang mengajarkan bahwa menunggu sering kali lebih aman daripada mengambil risiko. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menyuburkan kemalasan kolektif.
Pada titik inilah martabat mulai tergerus, bukan oleh bantuan itu sendiri, melainkan oleh makna yang melekat padanya. Identitas warga perlahan bergeser, dari subjek yang berdaya menjadi penerima yang pasif.
Status administratif, terdaftar atau tidak, kebagian atau terlewat, kerap lebih menentukan rasa aman daripada kemampuan mengelola hidup.
Dampak lain yang tak kalah nyata adalah gesekan sosial. Bantuan yang bersifat rutin dan masif sering kali menumbuhkan kecemburuan, prasangka, bahkan fragmentasi di tingkat komunitas.
Solidaritas yang seharusnya tumbuh justru terkikis oleh perbandingan dan kecurigaan, karena bantuan gagal membaca kompleksitas kondisi warga.
Di sinilah kritik perlu diarahkan ke ruang yang lebih jujur: pada cara kita, sebagai masyarakat, memaknai bantuan. Bansos semestinya membantu masyarakat kembali menata hidup, bukan menjadi poros utama penghidupan.
Tanpa desain yang mendorong peralihan, bantuan berisiko mengubah ketergantungan menjadi gaya hidup.
Dan apakah bantuan yang diterima hari ini masih menjadi penopang, atau sudah berubah menjadi sandaran? Ini penting dijawab bersama, sebelum kebiasaan menunggu kian mengakar dan martabat perlahan memudar.
Ilustrasi - Penerima bansos pangan. ANTARA/Mansyur Suryana.
Menjaga martabat
Pembicaraan tentang bansos perlu diarahkan ke satu tujuan yang lebih besar: menjaga martabat masyarakat. Sebab martabat bukan konsep abstrak. Ia hidup dalam cara seseorang memandang dirinya, dalam keberanian mengambil keputusan, dan dalam keyakinan bahwa hidupnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh belas kasih pihak lain.
Pemerintah, melalui berbagai program bantuan, sesungguhnya memiliki peran strategis untuk menjaga martabat itu. Bansos adalah wujud kehadiran negara yang tidak abai, sebuah pengakuan bahwa tidak semua warga memulai dari garis yang sama.
Agar martabat tetap tegak, bantuan perlu dirancang bukan hanya untuk meringankan beban, tetapi juga untuk menguatkan daya berdiri.
Di sinilah pentingnya menggeser orientasi dari sekadar memberi menjadi memberdayakan. Bantuan yang disertai edukasi, pendampingan, dan batas waktu yang jelas akan mengirim pesan berbeda kepada masyarakat.
Baca juga: Ekonom menilai bantuan tunai penting dalam tanggap darurat bencana
Bahwa negara hadir sebagai penopang sementara, bukan sebagai sandaran permanen. Bahwa warga dipercaya mampu melangkah, bukan diasumsikan harus terus dituntun.
Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pendekatan kapabilitas yang diperkenalkan ekonom Amartya Sen, yang menekankan bahwa pembangunan sejatinya adalah soal memperluas kemampuan manusia untuk memilih dan menjalani hidup yang mereka nilai bermakna.
Dalam konteks bansos, artinya bantuan seharusnya membuka pilihan, bukan mengunci warga dalam posisi penerima abadi.
Baca juga: Jaksa periksa puluhan saksi kasus korupsi bansos pokir DPRD Mataram
Gaya hidup masyarakat pun ikut dipertaruhkan. Ketika bantuan didesain untuk menguatkan kapasitas, yang tumbuh adalah kebiasaan berusaha dan rasa percaya diri.
Sebaliknya, bantuan yang diterima tanpa arah perubahan berisiko menyuburkan mental menengadah, kebiasaan menunggu uluran tangan, dan sikap pasrah yang pelan-pelan mengikis harga diri.
Menjaga martabat masyarakat berarti berani jujur pada satu hal: menolong tidak selalu identik dengan memberi. Kadang menolong justru berarti mendorong orang berdiri, meski itu terasa lebih sulit dan tidak instan.
Negara dan masyarakat perlu berjalan beriringan, saling percaya, dan sama-sama dewasa dalam memaknai bantuan.
Mungkin, bansos akan selalu dibutuhkan dalam situasi tertentu. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap bantuan membawa pesan yang jelas: masyarakat ini dihormati sebagai subjek yang berdaya. Agar martabat tetap tegak, dan mental menengadah tidak menjadi warisan gaya hidup sosial.