Surabaya (ANTARA) - Pasar sering memberi peringatan lebih cepat daripada pemerintah. Dalam beberapa hari terakhir, tiga indikator bergerak bersamaan: rupiah melemah, harga minyak melonjak, dan pasar saham memerah. Kombinasi ini jarang terjadi tanpa sebab besar. Akar gejolak tersebut adalah eskalasi perang antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan Israel yang kini mengguncang pasar energi global.

Reaksi pasar energi terjadi sangat cepat. Harga minyak Brent melonjak hingga kisaran US$110–114 per barel, jauh di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang sekitar US$70 per barel. Artinya, dalam waktu singkat deviasi harga energi global sudah melampaui 50 persen dari asumsi fiskal nasional. Dalam ekonomi makro, deviasi sebesar ini selain mendorong fluktuasi komoditas; ia juga langsung menekan stabilitas fiskal, memperbesar potensi subsidi energi, dan meningkatkan kebutuhan devisa untuk impor energi.

Konflik tersebut juga telah berkembang menjadi krisis Teluk Persia. Kawasan ini merupakan jantung pasokan energi dunia. Risiko terbesar berada di Selat Hormuz, jalur laut yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak global dan hampir sepertiga perdagangan LNG dunia. Gangguan pada jalur ini hampir selalu memicu lonjakan harga energi global. Itulah sebabnya situasi ini juga sering disebut sebagai krisis Selat Hormuz, sebuah krisis yang secara historis selalu diikuti volatilitas tajam di pasar energi dan keuangan global.

Bagi Indonesia, kerentanan tersebut sangat nyata. Struktur energi nasional masih menunjukkan ketergantungan besar pada impor minyak dan LPG. Ketika harga minyak melonjak dan rupiah melemah secara bersamaan, tekanan muncul di dua sisi sekaligus: fiskal dan sektor riil. Pemerintah sendiri pernah mengingatkan bahwa bila harga minyak bertahan di kisaran US$90–92 per barel, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,6 persen terhadap PDB tanpa penyesuaian kebijakan. Analisis sensitivitas fiskal juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan US$1 harga minyak dapat menambah tekanan terhadap APBN sekitar Rp6–7 triliun.

Dampaknya tidak berhenti pada fiskal. Ia akan menjalar cepat ke sektor industri. Kenaikan harga energi hampir selalu diikuti oleh peningkatan biaya logistik dan transportasi, sementara pelemahan rupiah meningkatkan harga bahan baku impor. Kombinasi ini menekan industri yang padat energi dan bergantung pada impor bahan baku, seperti petrokimia, plastik, baja, otomotif, elektronik, tekstil, makanan dan minuman, serta sektor logistik. Dalam situasi rupiah yang melemah, imported inflation membuat mesin produksi, resin, bahan kimia industri, baja, hingga komponen elektronik menjadi lebih mahal di tingkat pabrik.

Dalam jangka pendek perusahaan mungkin masih mampu menahan tekanan tersebut dengan menyerap sebagian kenaikan biaya. Namun jika krisis energi ini bertahan lebih lama, dampaknya akan lebih serius. Perusahaan akan mulai mengurangi jam produksi, menunda ekspansi investasi, dan melakukan efisiensi operasional. Dalam banyak kasus, efisiensi ini berujung pada pengurangan tenaga kerja. Dengan kata lain, krisis energi global yang berawal dari konflik geopolitik dapat menjalar menjadi penurunan produksi industri dan tekanan terhadap lapangan kerja.

Karena itu, krisis energi akibat Perang Iran perlu diperlakukan sebagai situasi darurat energi, bukan sekadar gejolak pasar komoditas. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa krisis energi seperti yang terjadi pada krisis minyak 1973 maupun gejolak Timur Tengah lainnya, sering menjadi pemicu tekanan ekonomi global yang luas apabila tidak direspons secara cepat.

Dalam konteks kebijakan publik, strategi mitigasi perlu disusun dalam tiga horizon waktu: jangka pendek, menengah, dan panjang.

 

Pertama, mitigasi jangka pendek.

Langkah ini paling mendesak karena tekanan pasar terjadi secara real time. Pemerintah perlu memperlakukan krisis energi ini sebagai bencana energi yang memerlukan respons cepat. Prioritasnya adalah menjaga stabilitas pasokan energi domestik, memperkuat cadangan energi strategis, serta menjalankan program efisiensi energi nasional pada sektor transportasi dan industri. Dalam situasi darurat, pemerintah juga perlu membuka ruang penggunaan energi substitusi jangka pendek, termasuk optimalisasi batubara dan gas domestik untuk pembangkit listrik dan industri guna mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Stabilitas kurs rupiah melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga menjadi bagian penting untuk menahan tekanan imported inflation.

 

Kedua, strategi jangka menengah.

Pemerintah perlu mempercepat diversifikasi sumber energi dan rantai pasok energi nasional. Diversifikasi impor minyak dan LPG dari berbagai kawasan penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah geopolitik. Pembangunan infrastruktur energi seperti kilang, terminal LNG, dan jaringan logistik energi, juga perlu dipercepat untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam konteks industri, kebijakan efisiensi energi dan penggunaan teknologi hemat energi perlu diperkuat agar struktur biaya produksi lebih tahan terhadap fluktuasi harga energi global.

 

Ketiga, strategi jangka panjang.

Krisis energi global seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi sistem energi nasional. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, hidro, dan bioenergi, yang dapat mengurangi ketergantungan jangka panjang pada impor energi fosil. Pengembangan kendaraan listrik, industri baterai, serta ekosistem energi rendah karbon juga akan memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia di masa depan.

Namun semua strategi tersebut hanya efektif jika pemerintah mampu merespons dengan kecepatan dan koordinasi kebijakan yang kuat. Dalam situasi global yang tidak stabil, pasar tidak hanya menilai kekuatan ekonomi suatu negara, tetapi juga kemampuan pemerintahnya dalam mengelola krisis.

Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa krisis sering kali lahir dari pertemuan beberapa tekanan sekaligus: konflik geopolitik, lonjakan harga energi, pelemahan mata uang, dan ketidakpastian kebijakan. Perang Iran mungkin terjadi jauh dari Indonesia secara geografis. Namun dampaknya terasa sangat dekat, terutama di pasar keuangan, di biaya produksi industri, dan pada stabilitas ekonomi nasional.

Karena itu, gejolak pasar hari ini seharusnya dibaca sebagai alarm dini bagi kebijakan ekonomi Indonesia. Jika respons kebijakan cepat dan terukur, tekanan ini masih dapat dikelola. Tetapi jika terlambat, krisis energi global ini berpotensi berubah menjadi tekanan ekonomi yang jauh lebih besar bagi Indonesia.

 

*) Penulis adalah Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sekaligus Mahasiswa Program Doktor di Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

COPYRIGHT © ANTARA 2026