Bima (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya atas capaian cakupan dan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Awarding UHC 2026 di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa malam, oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Kabupaten Bima dan Kota Bima menjadi bagian dari 394 kabupaten/kota dan 31 provinsi di Indonesia yang menerima UHC Award kategori Madya. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofian.
Sebelumnya, kedua daerah di ujung timur NTB itu meraih UHC Award pertama pada 2024, meningkat menjadi UHC Pratama pada 2025, dan kembali meningkat menjadi UHC Madya pada 2026, seiring dengan peningkatan cakupan dan keaktifan kepesertaan JKN.
Baca juga: Lombok Tengah sabet UHC Awards 2026 kategori madya
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan Indonesia mampu mencapai UHC dalam waktu relatif singkat dibandingkan sejumlah negara lain.
"Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, Indonesia telah mencapai UHC, sementara beberapa negara Eropa membutuhkan waktu puluhan tahun," katanya.
Menurut dia, capaian UHC tidak hanya dilihat dari angka kepesertaan, tetapi juga dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak, adil, dan merata.
"Capaian UHC merupakan indikator keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Ghufron.
Baca juga: Program UHC 2025 di Lombok Timur dianggarkan Rp99 miliar
Bupati Bima, Ady Mahyudi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program JKN sebagai salah satu program strategis nasional, termasuk melalui integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam JKN.
"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Bima dalam memastikan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan minimal 80 persen dari jumlah penduduk," ujarnya.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada 2025 cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Bima telah mencapai minimal 98 persen, dengan tingkat keaktifan minimal 85 persen, serta kontribusi pemerintah daerah lebih dari 10 persen dari total penduduk.
Baca juga: Lombok Timur terima UHC Award 2024
Hal senada disampaikan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofian. Ia mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Pemerintah Kota Bima, menurut dia, akan terus memperkuat program jaminan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan guna memastikan seluruh masyarakat terlindungi dalam Program JKN.
"Dengan diraihnya UHC Award 2026, Pemkot Bima menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat," katanya.