Mataram (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal agar mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat.
"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal yang ada di sekitar wilayah layanan dengan tetap memperhatikan kualitas bahan baku," kata Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi di Mataram, Rabu.
Aryadi mengatakan pemanfaatan bahan pangan lokal menjadi langkah strategis agar belanja pemerintah melalui program tersebut dapat memberikan efek berganda bagi ekonomi daerah.
Menurutnya, bahan pangan lokal yang digunakan dalam pemberian makan siang gratis bagi para pelajar berkontribusi untuk menghidupkan perekonomian dan menumbuhkan industri lokal.
"Penggunaan bahan pangan lokal sangat penting, selain berkontribusi untuk menghidupkan perekonomian dan tumbuhnya industri lokal juga tersedia beragam potensi bahan pangan lokal yang berkualitas," ujar Aryadi.
Baca juga: Pergub NTB wajibkan SPPG serap pangan dari Koperasi merah Putih
Dalam struktur Satuan Tugas MBG, BRIDA NTB berkedudukan sebagai anggota Bidang Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor yang berperan mengawal arah kebijakan agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi memenuhi gizi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Jumlah SPPG yang beroperasi secara aktif di NTB sebanyak 531 unit dengan sasaran penerima manfaat mencapai 1,92 juta orang. Skala program yang besar tersebut menjadi peluang signifikan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal untuk terlibat dalam rantai pasok MBG.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Ketahanan pangan NTB di ambang Ramadhan: Stok aman, harga berguncang
Koordinator Pokja Sosial dan Kependudukan Lalu Suryadi mengungkapkan masih ada sejumlah tantangan dalam implementasi MBG mulai dari keterlambatan distribusi, keracunan makanan, serta infrastruktur SPPG yang belum sepenuhnya memenuhi standar operasional.
Variasi dan diversifikasi menu perlu menjadi perhatian bagi semua pihak mengingat masih ditemukan siswa yang kurang menyukai menu yang disajikan oleh petugas SPPG.
Suryadi mengusulkan peningkatan frekuensi monitoring dan evaluasi terutama pada tahap penyiapan makanan sebelum distribusi. Langkah itu perlu diambil sebagai respon atas keluhan masyarakat di lapangan.
Baca juga: Bapanas menekankan intervensi pasar di NTB demi stabilitas harga pangan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Bawang Putih NTB vs impor: Ujian kedaulatan pangan