Mataram (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan penutupan sementara belasan dapur makan bergizi gratis (MBG) sebagai langkah preventif memastikan standar keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
"Keamanan dan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan, kami rasa jauh lebih penting daripada kelanjutan distribusi yang berisiko," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Emirald Isfihan di Mataram, Kamis.
Hal tersebut disampaikan menyikapi suspensi atau penghentian sementara program MBG terhadap sekitar 15 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) MBG di Kota Mataram dari sekitar 50 dapur yang ada.
Dalam operasional dapur MBG, menurutnya, Dinas Kesehata berperan aktif dalam mengawal standar sanitasi lainnya yakni berupa penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai bagian pemeriksaan standar operasional prosedur kesehatan lingkungan.
Dengan melakukan pemeriksaan sampel untuk pengujian laboratorium terhadap sampel makanan dan pemeriksaan kesehatan para pekerja atau pengolah makanan.
"Selain itu, kami juga memberikan edukasi kepada petugas dapur agar proses pengolahan makanan benar-benar higienis," katanya.
Terkait dengan itu, Dinas Kesehatan menyatakan siap memfasilitasi pengelola dapur MBG yang ingin mengaktifkan kembali usahanya dengan melengkapi berbagai persyaratan sesuai ketentuan salah satunya SLHS.
Baca juga: Dikes Lombok Tengah meminta warga pakai masker antisipasi dampak El Nino
"Jika ada hal-hal yang dikhususkan dari kami untuk pemenuhan persyaratan agar kembali aktif, maka kami akan mengakomodasi dan memfasilitasi," katanya.
Dalam pengawasan operasional dapur MBG, Dinas Kesehatan aktif melakukan peninjauan lapangan secara berkala. Bahkan hari Senin pekan depan, pihaknya juga akan turun mengecek kesiapan dapur yang telah mengajukan reaktivasi.
Lebih jauh Emirald mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima penutupan belasan dapur MBG itu selain karena SLHS juga, dapur tersebut ditutup sementara berkaitan dengan pemenuhan standar infrastruktur, khususnya mengenai keberadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Baca juga: Diskes Tangerang minta apotek dan toko obat sementara tak jual obat sirop
Menurutnya, kebijakan penghentian sementara itu merupakan kewenangan murni dari BGN untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung memenuhi syarat lingkungan dan dari data yang ada, rata-rata terkait dengan keberadaan IPAL.
"Untuk kewenangan penangguhan operasional dapur MBG murni dari BGN karena mungkin BGN lebih mengutamakan keamanan agar anak-anak mendapatkan standar menu yang tepat," katanya.