Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mengenalkan konsep "keadilan bencana" sebagai landasan utama dalam kebijakan penanggulangan bencana di wilayah itu.
"Konsep ini menitikberatkan pada dua aspek penting, yakni keadilan distributif dan keadilan prosedural," ujarnya melalui keterangan tertulis di Mataram, Jumat.
Wagub menjelaskan, keadilan distributif ini adalah kehadiran negara secara nyata dalam penyediaan bantuan, pembangunan kembali infrastruktur, serta pemulihan ekonomi secara merata tanpa ada wilayah yang terabaikan.
"Sedangkan keadilan prosedural, yakni pelibatan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia dalam proses perencanaan kebijakan agar lebih inklusif dan tepat sasaran," kata Indah Dhamayanti Putri atau sering disapa Umi Dinda.
Ia mengatakan, kondisi geografis NTB memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Sepanjang tahun 2025 tercatat 105 kejadian banjir, sementara hingga April 2026 jumlahnya telah mencapai 60 kejadian. Fenomena cuaca ekstrem dan gangguan hidrometeorologi menjadi faktor utama yang harus diantisipasi sejak dini.
"Bencana memang tidak selalu bisa diprediksi, tetapi dengan tingkat kerentanan yang kita miliki, perencanaan yang matang dan keberpihakan anggaran menjadi sebuah keharusan," terangnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Wagub menginstruksikan seluruh perangkat daerah mulai dari BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial hingga Dinas Kesehatan agar meninggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi lintas sektor.
"Urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan kesiapan logistik, ketahanan pangan pasca-bencana, hingga pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap risiko iklim ekstrem," terangnya.
Baca juga: DPRD NTB harap Sekda baru mampu tingkatkan kapasitas fiskal daerah
Ia juga mengingatkan indikator kemakmuran tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Berkaca dari gempa Lombok 2018, NTB dituntut bertransformasi menjadi daerah yang tangguh, adaptif, sekaligus berdaya saing sebagai destinasi wisata dunia," katanya.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengungkapkan secara geografis NTB termasuk wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Dari 11 jenis potensi bencana nasional, tujuh di antaranya terdapat di NTB, meliputi banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, letusan gunung api, dan kebakaran hutan.
Baca juga: Agus Setiawan jabat Kepala Perum LKBN Antara Biro NTB
"Lebih dari 50 persen jenis bencana nasional ada di NTB. Ini menjadi tantangan sekaligus dasar bagi kita untuk memperkuat perencanaan berbasis mitigasi risiko," ujarnya.
Kendati demikian, ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan implementasi anggaran. Sebab selama ini, masih terjadi ketimpangan di mana perencanaan terlihat ideal, namun realisasi anggaran di lapangan belum optimal akibat keterbatasan fiskal.
"Kami ingin memastikan perencanaan selaras dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai anggaran OPD habis untuk belanja rutin, sementara program prioritas kebencanaan terabaikan," katanya.