Mataram, 25/2 (ANTARA) - Sebanyak 267 orang bintara baru yang telah menjalani Pendidikan dan Pembentukan (Diktuk) Brigadir Polri di Pusat Pendidikan (Pusdik) dan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Mataram diberi lencana kewenangan Bintara Polri.

   Pemberian lencana kewenangan Polri itu berlangsung di Lapangan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, dan ratusan Bintara Polri itu akan ditugaskan di wilayah NTB.

   Dari 267 orang Bintara Polri itu, terdiri 224 orang bintara polisi tugas umum, 10 orang bintara Brigade Mobil (Brimob), 10 orang Bintara Polair dan 23 orang bintara intel organik.

   Dalam upacara pemberian lencana kewenangan Bintara Polri itu, Kapolda NTB, Brigjen Polisi Drs Surya Iskandar, mengatakan, ratusan Bintara Polri itu telah menyelesaikan Diktuk dengan pola 7-2-1 atau tujuh bulan di lembaga pendidikan, dua bulan magang dan satu bulan pembulatan.

   "Diktuk Bintara Polri yang terus berlangsung setiap tahun merupakan salah satu upaya pemenuhan kuantitas Polri menuju perbandingan ideal dengan penduduk," ujarnya.

   Brigjen Iskandar mengatakan, saat ini jumlah Bintara Polri mencapai 90 persen dari jumlah anggota polri secara keseluruhan yakni sebanyak 339.890 orang dari 375.794 orang anggota polri.

   Bintara Polri pun merupakan etalase dan potret kinerja kepolisian secara keseluruhan, sehingga dituntut untuk terampil dan siap pakai, karena masyarakat mengharapkan sosok polisi yang menjunjung tinggi HAM, supremasi hukum, demokratisasi, transparan, akuntabilitas dan legitimasi.

   Karena itu, kata Brigjen Iskandar, bintara baru itu dituntut untuk mengaplikasikan program unggulan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, yang dikenal dengan sebutan "Quick Wins" atau program keberhasilan segera.

   Program "Quick Wins" itu meliputi "Quick Response" yang bertujuan meningkatkan kecepatan kehadiran polri dalam merespons pengaduan dan pelaporan melalui peningkatan intensitas patroli.

   Program lainnya yakni transparansi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang pada intinya memberikan layanan secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan profesional.

   Dua program unggulan lainnya yakni transparansi penyidikan tindak pidana (TP) melalui pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan transparansi rekruitmen anggota Polri baik Akademi Kepolisian (Akpol), Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS) maupun Bintara.

   "Kalian semua harus memahami makna program "Quick Wins" itu sekaligus menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas di lapangan, karena masyarakat mendambakan kehadiran anggota Polri yang menimbulkan rasa aman dan tentram," ujarnya.

   Kehadiran anggota Polri, tambah Iskandar, bukan untuk minta dilayani masyarakat tetapi untuk melayani masyarakat dan saat ini Polri tengah mengembangkan strategi perpolisian masyarakat (Polmas).(*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026