ANGGARAN PERBAIKAN EMPAT PLTM LOMBOK MASIH DIPERJUANGKAN

Sabtu, 28 Februari 2009 17:12 WIB

Mataram, 28/2 (ANTARA) - Anggaran khusus untuk memperbaki empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang rusak akibat terjangan banjir pada pertengahan Januari lalu, masih diperjuangkan.

"Anggaran perbaikan empat PLTMH itu masih diperjuangkan di Kementerian Koordinator Kesra karena Departemen ESDM menolak permintaan bantuan yang kami ajukan," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Heryadi Rachmat di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan, banjir yang melanda sejumlah lokasi di Pulau Lombok pertengahan Januari lalu, mengakibatkan empat unit PLTMH rusak parah sehingga tidak bisa berfungsi.

Sebagian besar komponen pembangkit listrik tenaga mikro hidro itu hanyut dibawa banjir, hanya menyisakan generatornya.

PLTMH yang rusak parah itu yakni PLTMH Sedau I berkapasitas 30 Kilowatt (KW) untuk melayani 133 kepala keluarga (KK) yang berada di tiga dusun dan PLTMH Sedau II berkapasitas 34 KW untuk melayani 197 KK di enam dusun.

Kedua PLTMH itu berada di wilayah Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Dua PLTMH lainnya yakni PLTMH Selenai berkapasitas 35 KW melayani 180 KK yang berada di tiga dusun dan PLTMH Lantan berkapasitas 130 MW untuk 600 KK di enam dusun.

Kerusakan empat unit PLTMH akibat bencana banjir itu menyebabkan sedikitnya 1.115 KK tidak bisa menikmati penerangan listrik hingga saat ini.

"Pascabanjir kami berupaya meminta bantuan anggaran perbaikan empat unit PLTMH itu di Direktorat Jenderal (Ditjen) Listrik Pengembangan Energi (LPE) Departemen ESDM, nilainya mencapai Rp3,5 miliar, namun gagal," ujarnya.

Saat itu, tambah Heryadi, pejabat berkompeten di Ditjen LPE Departemen ESDM menyatakan lembaga itu tidak mengalokasikan anggaran untuk perbaikan kerusakan PLTMH yang sudah digunakan.

Ditjen LPE hanya mengalokasikan anggaran pembangunan PLTMH itu, termasuk jatah dua unit untuk NTB di tahun anggaran 2009.

Kedua PLTMH yang direncanakan terealisasi paling lambat pertengahan tahun 2009 itu masing-masing berkapasitas 200 KW untuk pelayanan listrik di Bima, Pulau Sumbawa dan 50 KW untuk Pulau Lombok.

"Malah mereka hendak mengalihkan alokasi anggaran untuk dua unit PLTMH itu jika diharuskan membantu anggaran khusus untuk perbaikan empat unit PLTMH yang rusak akibat banjir. Tetapi saya menolak rencana itu," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya justru disarankan untuk memperjuangkan dana perbaikan empat unit PLTMH yang pengoperasiannya menggunakan sistem swakelola itu di Kementerian Koordinator Kesra karena kerusakannya akibat bencana banjir. (*)