Wagub NTB meminta penanganan gizi buruk berbasis desa

Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah meminta penanganan gizi buruk di daerah itu dilakukan berbasis desa.

"Kalau semua program-program ini terintegrasi dengan baik, dan desa terlibat di situ untuk memberikan kontribusinya terhadap program kita ini dengan tepat, insyaallah semua program kita kalau kita libatkan sampai tingkat desa, itu akan memberikan efek yang dahsyat," ujar dia di Mararam, Senin.

Ia menegaskan untuk menekan angka gizi buruk dan kekerdilan di NTB, salah satu indikator yang harus dilakukan adalah pendataan secara riill agar pemerintah dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

"Untuk mengetahui bahwa benar-benar suatu daerah itu bermasalah, kan butuh pendataan yang akurat," kata Rohmi dalam lokakarya digelar pemerintah daerah bersama Unicef dan Sobat NTB ini.

Menurut dia, keterlibatan desa dalam hal pendataan sangat penting karena pemerintah desa memiliki data yang akurat dan mengetahui kondisi desanya masing-masing.

Namun demikian, Rohmi mewanti-wanti agar program ini tidak dilakukan oleh masing-masing instansi atau lembaga lain yang terlibat dalam penanganan gizi buruk ini tanpa koordinasi yang baik. Karena hal tersebut dapat mendatangkan hasil yang tidak maksimal sesuai dengan harapan bersama.

"Kita ingin kegiatan ini betul-betul terpadu. Artinya kegiatan satu pihak dengan yang lain nyambung. Jangan sampai pihak satu melakukan kegiatan, pihak lain juga melakukan kegiatan. Judulnya sama-sama gizi buruk tapi tidak nyambung satu sama lain," ucap Rohmi.

Untuk mewujudkan program ini agar terintegrasi dengan baik, Umi Rohmi juga meminta agar program ini melibatkan posyandu keluarga, karena dalam posyandu keluarga terdapat juga layanan yang berkaitan dengan pencegahan gizi buruk dan tengkes.

"Saya berharap program revitalisasi posyandu dan posyandu keluarga menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Nurhandini Eka Dewi menjelaskan bahwa akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama tentang pengelolaan gizi buruk terintegrasi sehingga nantinya muncul komitmen yang sama dari semua pihak yang bekerja secara terintegrasi.

"Kita berharap dengan SOP yang seragam dan standarisasi baik dari sisi peralatan maupun kemapuan kader, kemampuan petugas kesehatan kita berharap bahwa penanganan gizi buruk terintegrasi di NTB bisa berlangsung dengan baik dan pada akhirnya 'outcome'-nya yaitu turunnya angkat 'stunting' (tengkes) di NTB," jelas Eka.