Pemantauan di sejumlah lokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu aksi demo dilaksanakan di kantor PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Benete dan di gedung DPRD di Taliwang serta sejumah tempat lainnya.
"Kami menggelar aksi demo karena pengumuman hasil tes tidak transparan dan diduga terjadi percaloan. Karena itu kami menolak hasil tes dan menuntut tes ulang dibawah kendali pemerintah," kata Koordinator aksi masyarakat menggugat (Gamang) Andy Suandiy , di Taliwang, Rabu.
Ratusan pemuda bergabung melakukan aksi demo di kantor Dinas Tenaga Kerja dan di gedung DPRD Sumbawa Barat meminta Komisi I DPRD setempat untuk bertindak tegas serta membatalkan hasil tes itu hingga ada hasil investigasi pemerintah dan tim independen.
Pada saat yang bersamaan juga berlangsung aksi demo di Benete dan Jereweh yang masuk kawasan lingkar tambang. Bahkan sebagian warga sempat merusak sejumlah kantor dan bentrok dengan aparat kemananan.
Kelompok massa menuding bahwa pengumuman dilakukan melalui surat yang dikirimkan kepada masing-masing pelamar, tidak secara langsung melalui dinas dan kelurahan diduga sarat manipulasi. Sikap PTNNT dinilai menyalahi semangat keterbukaan.
"Seharusnya pengumuman dilakukan secara terbuka dan dilakukan verfikasi oleh pemerintah dan skoringnya jelas agar ada pembanding dan dasar kelulusan. Jika tertutup begini akan menimbulkan kecurigaan," katanya.
Ketua komisi I DPRD Sumbawa Barat Syafruddin Denny mengaku kecolongan dan dinas terkait tidak konsisten menjalankan permintaan DPRD dimana harus dimumkan melalui tim independen bukan langsung oleh PT NNT dan subkontraktornya.
Ia memahami tuduhan itu dan berjanji segera memimpin rapat dengan Disnakertrans Sumbawa Barat agar 235 kuota tenaga kerja lokal itu harus diverfikasi ulang.
Safruddin mengatakan jatah dua orang untuk masing-masing desa diperjelas di mana penempatan dan skoring hasil tes mereka. Jika tidak ia mendesak agar pengumuman itu dibatalkan hingga ada investigasi tim independen yang dibentuk pemerintah dan DPRD.
Sebelumnya, Wakil Bupati Sumbawa Barat menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam rekrutmen tenaga kerja ini mutlak dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah membangun sumber daya ketenagakerjaan setempat.
Sebelum pengumuman hasil tes , terlebih dahulu PTNNT melaporkan kepada pemerintah untuk kemudian diverifikasi.
"Verifikasi itu dilakukan untuk mengecek apakah jatah lokal sudah terpenuhi atau tidak serta melalui pengcekan yang teliti. Pengumuman boleh dilakukan setidaknya setelah ada rekomendasi bupati atau wakil bupati," katanya.
Sementara itu, Manager Publik Relations PR) PTNNT Rubi Purnomo mengatakan, proses seleksi perekrutan tenaga kerja dilaksanakan secara adil dan transparan dengan melibatkan Pemkab Sumbawa Barat.
Menurut Rubi, PTNNT dan subkontraktor membutuhkan 235 karyawan baru untuk dipekerjakan sebagai operator "haul truck" dan mekanik.
"Kami bahkan telah membentuk tim independen dan dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Sumbawa Barat. PTNNT juga telah menggelar dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa guna memperjelas berbagai proses yang telah dijalankan terkait perekrutan itu.
PTNNT meminta para pendemo mengehntikan aksi protes dan duduk bersama dengan pemerintah dan PTNNT. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
