Rusunawa nelayan di Mataram ditempati usai MotoGP

Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan di Bintaro Ampenan, akan ditempati seusai perhelatan akbar MotoGP di Sirkuit Mandalika.

"Meskipun kondisi rusunawa sudah siap ditempati dan SK nama-nama calon penghuni sudah ditandatangani Pak Wali (Wali Kota Mataram), tapi kita tidak bisa merelokasi nelayan saat ini," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, NTB, Jumat.

Alasannya, kata Nazaruddin, rusunawa tiga lantai dan memiliki 44 unit kamar itu menjadi cadangan penginapan tamu MotoGP yang dijadwalkan berlangsung 18-20 Maret 2022.

Rusunawa nelayan Bintaro masuk jadi cadangan penginapan tamu MotoGP, karena sebulan lalu informasinya ketersediaan kamar di Pulau Lombok sudah penuh.

"Padahal, sampai sekarang informasi dari Dinas Pariwisata NTB terdata masih ada sekitar 3.000 lebih," katanya.

Kendati demikian, lanjut Nazaruddin, karena kebutuhan penginapan tamu MotoGP saat ini menjadi kepentingan nasional, pihaknya tidak mau ambil risiko.

"Jadi penempatan rusunawa oleh nelayan Bintaro akan dilakukan setelah kegiatan MotoGP berakhir, sebagai antisipasi kekurangan kamar hotel," katanya.

Akan tetapi, Nazaruddin pesimistis rusunawa nelayan tersebut akan terisi karena informasinya masih ada 3.000 kamar hotel melati yang siap menampung tamu MotoGP.

"Keterisian hotel kita prioritaskan," ujarnya.

Sementara menyinggung tentang tarif rusunawa untuk tamu MotoGP, Nazaruddin mengaku sepenuhnya menjadi tanggung ranah pemerintah provinsi.

"Setelah rapat pertama akhir Februari 2022, kita belum diundang lagi. Jadi kita juga belum tahu perkembangan seperti apa, yang jelas kita sudah pastikan rusunawa nelayan siap jadi cadangan penginapan tamu MotoGP," katanya.

Sementara, tambah Nazaruddin, sebanyak 44 kepala keluarga (KK) nelayan yang akan pindah ke rusunawa masih menempati hunian sementara (huntara) bersama puluhan KK lainnya yang juga menjadi korban eksekusi lahan di Pondok Perasi, Ampenan.