Tim Komisi II DPR yang berjumlah 11 orang dari berbagai partai politik itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja.
Ikut dalam kunjungan kerja Komisi II DPR yang akan berlangsung hingga Rabu (3/11) itu, sejumlah pejabat dari instansi mitra DPR seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Rombongan Komisi II DPR itu melihat dari dekat pelaksanaan pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Nusa Tenggara Barat, yang dilaksanakan sejak awal 2010 itu.
Setelah peninjauan lokasi pembangunan IPDN Regional NTB itu, Tim Komisi II DPR menggelar pertemuan dialog dengan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H M Nur, dan pejabat terkait lainnya, di Mataram, Senin (31/10) malam.
Dalam pertemuan itu, Hakam Naja, mengemukakan bahwa DPR telah merealisasikan dukungannya terhadap kelancaran pembangunan kampus IPDN Regional NTB itu, seperti menyetujui anggaran pembangunannya dalam APBN perubahan 2011.
"Anggaran pembangunan IPDN NTB itu sudah dialokasikan dalam APBN Perubahan 2011. Juga dialokasikan untuk 2012 dalam APBN murni, sehingga sudah harus rampung di akhir tahun depan karena anggarannya sudah ada," ujarnya tanpa menyebut nilai anggaran tersebut.
Hakam dan anggota Komisi II DPR lainnya berharap pembangunan IPDN Regional Mataram itu sesuai perencanaan agar pemanfaatannya pun sesuai yang direncanakan.
Sejak 2008 pemerintah berencana melebur IPDN Jatinangor menjadi IPDN Regional yang penyelenggaraannya di lima kota di Indonesia, yakni Mataram (NTB), Makasar (Sulawesi Selatan), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Banjar Baru (Kalimantan Selatan) dan Malang (Jawa Timur).
Setiap IPDN Regional itu memiliki jurusan yang berbeda yakni Manajemen Pembangunan, Manajemen Sumber Daya Manusia(SDM), Manajemen Keuangan, Manajemen Kependudukan dan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.
Belakangan pemerintah menambah dua lokasi lagi masing-masing di Papua dan Kalimantan Barat sehingga nantinya akan ada tujuh lokasi kampus IPDN Regional, termasuk di NTB.
IPDN Regional NTB mulai dioperasikan sejak 21 Maret 2011, meskipun pembangunan kampusnya belum rampung. Sementara ini aktivitas perkuliahannya masih menggunakan kampus sementara dalam kompleks Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi NTB, di Mataram.
Penentuan lokasi kampus IPDN Regional itu diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 tahun 2011 tentang Penetapan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Lokasi Pembangunan Kampus IPDN Regional NTB.
Aktivitas perkuliahan IPDN Regional NTB itu sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 82.1/77/SJ-10 Januari 2011 tentang Penyelenggaraan IPDN Regional NTB, itu diawali dengan kuliah umum yang disampaikan Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi.
Sebanyak 150 orang praja muda menjalani aktivitas perkuliahaan semester dua di IPDN NTB. Semester pertama dijalani di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
IPDN Regional NTB itu dikelola H. Abdul Malik (mantan Sekda NTB) selaku Direktur IPD Regional NTB, dibantu oleh tiga orang Asisten Direktur seperti DR Daniel (mantan Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah).
Sementara ini, kegiatan perkuliahan IPDN Regional NTB menggunakan dosen dari IPDN Jatinangor dan delapan orang dosen dari NTB.
Dosen dari NTB antara lain para pensiunan pejabat Pemprov NTB seperti DR Sirojul Munir (mantan Asisten Tata Praja Setda NTB), Darmadji (mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB), DR Syahrudin (Dosen Universitas Mataram). (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
