Jakarta (ANTARA) - Analis politik sekaligus Pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif menyatakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) terkesan mengobral bakal calon presiden (capres). "Terlalu banyak bakal calon presiden akan mempersulit proses konsolidasi partai koalisi," katanya, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, selain mempersulit di internal PAN, maka hal itu memengaruhi proses pendistribusian bakal calon pilihan PAN ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)."Kalau dilihat, ini seperti mengumbar nama-nama figur atau tokoh berpengaruh untuk merebut pengaruh ketokohan dan kekuatan politik dari masing masing-masing tokoh," katanya.
Menurut dia, PAN seolah-olah mengguyur nama-nama tokoh potensial sehingga ada satu atau dua nama jatuh berguguran. Kemudian nama-nama yang masih bertahan yang kemudian dipilih dan diusung melalui partai koalisi.
Dia mengakui di satu sisi menampung suara dan aspirasi partai sangat penting untuk menjaga solidaritas internal partai. Namun, di sisi lain menunjukkan lemahnya proses penyaringan nama-nama tokoh potensial dengan tolok ukur mesin partai.
Baca juga: Pengamat politik soroti pidato Presiden Jokowi terkait IKN
Baca juga: Sebanyak 40 Parpol mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024
Dia menegaskan apa yang dilakukan PAN sebenarnya tidak jauh berbeda dari upaya yang dilakukan partai-partai koalisi politik lainnya. Hal itu menandakan masih lemahnya identitas kepartaian dalam proses politik, dan lebih kuatnya faktor ketokohan dalam proses agregasi kepentingan politik, baik itu dalam proses pemilihan bakal calon presiden atau dalam proses pemilihan legislatif.
Hasil Rakernas PAN memutuskan sembilan nama sebagai bakal capres yang mendapatkan dukungan, yakni empat petinggi partai politik (parpol) seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani, dan Ketua Umum PAN sendiri Zulkifli Hasan.
Kemudian nama lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
