Mataram, 18/4 (ANTARA) - DPRD Kota Mataram menyayangkan sikap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat yang terkesan tidak transparan kepada publik mengenai dana alokasi khusus pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, di Mataram, Rabu, mengingatkan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Mataram harus terbuka terhadap segala macam kegiatan yang menyangkut pembangunan pendidikan yang menggunakan anggaran dari APBN maupun APBD.
"Seharusnya pejabat Dinas Dikpora Kota Mataram tidak menutup-nutupi pelaksanaan pembangunan fisik dan mutu yang bersumber dari bantuan dana alokasi khusus (DAK) yang nilainya cukup fantastis hingga puluhan miliar rupiah tersebut," katanya.
Menurut dia, jika DAK pendidikan tersebut tidak bermasalah, Dinas Dikpora Mataram tidak perlu takut untuk menerapkan transparansi tentang penggunaan DAK pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Wayan juga menyayangkan kebijakan pejabat penting di Dinas Dikpora Kota Mataram yang selalu menutupi realisasi bantuan DAK kepada sekolah baik itu untuk sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
Dinas Dikpora Mataram harus terbuka ke publik mengenai berapa jumlah sekolah penerima, sekolah mana saja yang menerima bantuan DAK dan masing-masing sekolah mendapatkan berapa.
Dengan demikian masyarakat bisa mengawasi pelaksanaan bantuan DAK apakah sudah sesuai dengan aturan atau sebaliknya terjadi penyelewengan dari oknum tertentu.
"Bantuan DAK itu tidak boleh ditutupi dan harus dipublikasikan ke media agar masyarakat bisa mengawasi pelaksanaan program DAK yang nilainya cukup besar tersebut," ujarnya.
Wayan juga mengakui dalam pelaksanaan DAK pendidikan di Mataram sejak beberapa tahun belakangan ini masih terdapat masalah, mulai dari penunjukan sekolah penerima bantuan DAK yang pilih kasih hingga pada tataran pelaksanaan yang tidak sesuai petunjuk teknis.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sejumlah sekolah di pinggiran Kota Mataram kondisinya masih memprihatinkan, mulai dari sarana prasarana, media pembelajaran hingga bangunan fisik gedung dan meubler yang kurang, namun tidak mendapatkan alokasi DAK secara rutin.
Berbeda dengan sekolah yang berada di pusat kota yang sudah lengkap segala macam fasilitasnya, namun tetap diberikan alokasi DAK.
"Saya juga sering menemukan sekolah di Cakranegara dan sekolah pinggiran lainnya dalam kondisi masih memprihatinkan, tapi tidak pernah mendapatkan DAK. Sementara sekolah di pusat kota yang kondisinya luar biasa, justru mendapatkan DAK," ujarnya.
Wayan meminta pihak pejabat penting di Dinas Dikpora Kota Mataram dalam memberikan bantuan DAK pendidikan secara obyektif dengan skala prioritas bagi sekolah yang membutuhkan terutama bagi sekolah di pinggiran kota.
Ia mengimbau Dinas Dikpora Mataram agar dalam proses penunjukan sekolah penerima bantuan DAK pada tahun 2012 dilakukan secara transparan dan disampaikan ke publik karena sistim swakelola dikhawatirkan rawan terjadi permainan untuk menunjuk sekolah penerima dengan permainan tertentu.
"Dinas Dikpora Mataram harus transparan terkait DAK agar jangan sampai sama seperti kasus DAK tahun 2009 dan lainnya," ujarnya. (*)