Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram H Marzuki Sahaz, di Mataram, Sabtu, mengatakan pihaknya mengusulkan 10 lokasi rawan konflik mendapat dana program keserasian sosial dari Kementerian Sosial.
"Pemkot Mataram baru pertama kali mengusulkan dana tersebut ke pusat, namun dari 10 lokasi rawan konflik yang kami ajukan, hanya empat yang diberikan," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya belum menentukan keempat lokasi yang akan diberikan bantuan dana untuk mencegah timbulnya konflik, namun sejumlah lokasi sudah masuk dalam daftar rawan terjadi konflik.
Beberapa wilayah yang sering terjadi pertikaian antarwarga, seperti Kelurahan Pagutan, Pagutan Timur, Taliwang, Selagalas, Jempong Baru.
Masing-masing lokasi rawan konflik, kata dia, akan memperoleh dana sekitar Rp125 juta yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.
"Program ini boleh dibilang longgar. Dana yang dikucurkan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, yang penting bagaimana warga diberdayakan sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan permusuhan," ujarnya.
Masyarakat yang memperoleh bantuan dana, kata dia, akan didampingi oleh tenaga pendamping yang direkrut dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh pemuda dari lokasi rawan konflik.
Satu orang tenaga pendamping ditugaskan menjadi agen perdamaian di dua titik rawan konflik.
Marzuki berharap dengan adanya program tersebut, kondusifitas Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB bisa terjaga sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.
"Salah satu hal yang paling utama untuk menarik minat investor untuk datang berinvestasi adalah faktor keamanan wilayah. Mataram ini sudah maju karena tergolong daerah kondusif dan itu harus tetap dipertahankan," ujarnya.
Program keserasian sosial adalah program Kementerian Sosial untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat seperti tawuran warga, pertikaian antar kelompok masyarakat yang terjadi karena kesenjangan maupun kecurigaan.
Bantuan yang diberikan untuk daerah rawan konflik, selain melatih agen perdamaian juga untuk menggelar dialog antar warga sehingga terwujud kehidupan sosial yang terintegrasi. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
