Mataram, (ANTARA) - Pelaksanaan ujian nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat diwarnai dengan beredarnya informasi dugaan surat perjalanan dinas (SPPD) fiktif yang menguntungkan sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Syafi'i, yang dimintai keterangannya, enggan menjawab dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada sekretarisnya Imhal selaku Ketua Panitia Penyelenggara UN.
Imhal yang dimintai keterangannya juga tidak menanggapi serius pertanyaan wartawan seputar informasi mengenai sejumlah pejabat yang tidak berangkat menghadiri rapat koordinasi pemantapan UN di Pulau Sumbawa, namun sudah menandatangani surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dengan total nilai Rp15 juta.
Informasi tersebut diperoleh dari salah satu sumber terpercaya di lingkungan Dikpora NTB.
Sementara itu, data yang diperoleh dari Dikpora NTB, total anggaran yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyukseskan penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2011/2012 mencapai Rp7,982 miliar.
Dana tersebut terbagi dalam dua pos anggaran, yakni untuk penyelenggaraan UN tingkat sekolah dasar (SD) dan sederajat senilai Rp1,491 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk pencetakan naskah soal dan pendistribusian senilai Rp663 juta dan cetak ijazah senilai Rp137,170 juta, sisanya sekitar Rp491juta untuk rapat, pemantauan dan pemindaian.
Untuk pos anggaran penyelenggaran UN tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat serta UN tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat senilai Rp6,491 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pendistribusian dan pengawalan naskah soal UN tingkat SMP dan sederajat dari provinsi ke 10 kabupaten, kemudian diteruskan ke 116 kecamatan sebesar Rp55,3 juta.
Untuk pendistirbusian dan pengawalan naskah soal UN tingkat SMA dan sederajat dari provinsi ke 10 kabupaten senilai Rp55,3 juta. Kemudian dari kabupaten ke 116 kecamatan menelan dana senilai Rp99,3 juta.
Dana UN yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga dialokasikan untuk biaya operasional guna menyukseskan penyelenggaraan UN di kabupaten dan di seluruh sekolah penyelenggara, senilai Rp4,237 miliar.
Sementara untuk pencetakan ijazah siswa yang lulus UN tingkat SMP/SMPLB dan MTs serta SMA/SMALB dan MA serta SMK menelan dana sekitar Rp977 juta.
Sisanya sekitar Rp1,066 miliar untuk kegiatan rapat koordinasi, pemantauan dan sosialisasi UN.
Data Dinas Dikpora NTB, tercatat jumlah peserta UN jenjang SMA/SMK/MA tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 58.281, SMP/MTs sebanyak 80.932 orang dan SD/MI sebanyak 96.096 orang.