Mataram (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat memperpanjang pendaftaran penerimaan anggota panwaslu kecamatan karena belum terpenuhinya representasi keterwakilan 30 persen perempuan.
"Ada perpanjangan pendaftaran dari tanggal 2 sampai 8 Oktober 2022 karena belum terpenuhi 30 persen keterwakilan perempuan," kata Ketua Bawaslu NTB, Itratif di Mataram, Selasa.
Ia menjelaskan perpanjangan pendaftaran panwaslu kecamatan itu merata di seluruh kabupaten/kota di NTB.
"Masalahnya sama, yakni minimnya keterwakilan perempuan yang ikut mendaftar," terangnya.
Menurut Itratif, keterwakilan 30 persen perempuan itu merupakan amanah undang-undang. Jika pendaftar di satu kecamatan mencapai 10 orang, maka tiga pendaftar harus perempuan. Oleh karena itu, jika pendaftar perempuan belum memenuhi kuota maka perpanjangan dilakukan.
"Kita harapkan perempuan bisa mendaftarkan diri," ujar Itratif.
Ia menambahkan Bawaslu belum melakukan kajian khusus mengapa pendaftar perempuan masih minim. Apakah kalangan perempuan yang memenuhi kualifikasi sudah ada pekerjaan lain atau mereka lebih nyaman sebagai ibu rumah tangga (IRT).
"Kita belum pernah ada kajian secara khusus kenapa minat mereka cukup rendah," katanya.
Itratif menyampaikan Bawaslu NTB sudah mengumpulkan seluruh Koordinator SDM, Pencegahan, Partisipasi dan Humas se-NTB. Dalam pertemuan tersebut mereka ditanya apa kendalanya dan apa yang akan mereka lakukan agar pada perpanjangan pendaftaran bisa terpenuhi 30 persen keterwakilan perempuan.
"Kita (Bawaslu) harus semakin masif jemput bola dan melakukan sosialisasi pendekatan dengan aktivis perempuan. Kita berharap aktivis perempuan mendorong kadernya mengambil peran menjadi penyelenggara," ujarnya.
Bawaslu kabupaten dan kota diminta menyampaikan informasi perpanjangan itu sampai tingkat desa dengan harapan semua perangkat desa mengambil bagian untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kita berangkat dari pemikiran yang sama bahwa laki- laki dan perempuan punya kapasitas jelajah sama. Pertimbangannya kenapa minat mendaftar rendah perlu pemikiran bersama sehingga kita temukan apa yang menjadi penyebab," ucap Itratif.
Itratif mengaku tugas panwaslu kecamatan tidak ringan. Mereka banyak bertugas di lapangan mengawasi desa ke desa. Bisa saja faktor geografis kecamatan yang cukup luas dan daerah terpencil menjadi pertimbangan mereka sehingga rendah ikut mendaftar.
Oleh karena itu, Bawaslu berharap mereka bisa ikut serta mendaftar sebagai penyelenggara. Pasalnya pelibatan kaum perempuan merupakan komitmen Bawaslu memberikan ruang bagi kaum perempuan sebagai pengawas pemilu sehingga ini salah satu yang membedakan dari rekrutmen panwaslu kecamatan sebelumnya..
Itratif mengatakan begitu kaum perempuan memenuhi syarat administrasi maka mereka akan mengikuti tahapan seleksi yang objektif, seperti sistem CAT. Hasil CAT itu akan di rankingkan dari urutan pertama sampai enam besar.
"Ini kompetensi yang sama laki-laki dan perempuan. Harapan kita dengan semakin banyaknya perempuan mendaftar maka probabilitas terpilih semakin tinggi. Dibandingkan dengan minim pendaftar tentunya minim kemungkinan mereka yang bisa lulus," katanya.
Berita Terkait
MPP Dompu mulai dibuka untuk layani masyarakat
Senin, 25 November 2024 19:38
Distribusi logistik di Pilkada Lombok Tengah 2024 dipercepat
Senin, 25 November 2024 19:20
Bukit gundul di Sumbawa memanggil penyelamat
Senin, 25 November 2024 18:49
KPU ingatkan warga Lombok Timur urus KTP jelang Pilkada 2024
Senin, 25 November 2024 16:55
LKBN Antara asah kualitas literasi tambang jurnalis di Dompu
Senin, 25 November 2024 15:54
Cadangan mineral dua miliar ton di Dompu belum terbukti
Senin, 25 November 2024 14:01
Babinsa dan mahasiswa tanam ribuan pohon di Lombok Tengah
Senin, 25 November 2024 13:56
ANTARA NTB dan STM gelar Lomba penulisan feature pertambangan
Senin, 25 November 2024 13:18