Mataram, 21/10 (ANTARA) - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Suryadi Jaya Purnama, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2013-2018.
"PKS mengusung Pak Suryadi, dan upaya penggalangan terus dilakukan," kata Ketua Tim Optimalisasi Musyakaroh (TOM) DPW PKS NTB H Muslih Kholil, kepada wartawan di Mataram, Minggu.
TOM dibentuk DPW PKS NTB untuk menjaring kandidat yang akan maju dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode lima tahun berikutnya.
Muslih yang pernah menjabat Ketua DPW PKS NTB, dan kini bergabung di Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS itu mengatakan, Suryadi Jaya Purnama yang kini menjabat Ketua DPW PKS NTB, layak diusung menjadi calon Gubernur NTB.
Suryadi pun kini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, meskipun juga menjabat Ketua DPW PKS NTB.
Namun, PKS tidak mematok calon Gubernur NTB untuk Suryadi, sehingga masih ada kemungkinan untuk menjadi calon Wakil Gubernur (Wagub) NTB.
"Tidak harus calon Gubernur, bisa juga calon Wagub NTB, tergantung aspirasi yang berkembang, dan itu yang sedang dijaring TOM," ujar Muslih yang didampingi anggota TOM lannya yakni Ustads Patompo Adnan dan Ustadz Satriawan.
Muslih yang masih menjabat Ketua Fraksi PKS di DPRD NTB itu mengatakan, pengurus PKS di wilayah NTB tengah memantapkan keyakinan untuk mengusung Suryadi Jawa Purnama sebagai calon Gubernur NTB atau calon Wakil Gubernur NTB.
Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 10 kabupaten/kota di wilayah NTB, juga telah diintruksikan untuk melakukan penggalangan massa, agar dukungan terhadap Suryadi semakin signifikan.
"Kalau ada anggota DPRD di wilayah NTB dari PKS yang tidak mendukung, maka akan diambil tindakan. Misalnya, kader PKS di Lombok Timur yakni Khairul Rizal yang sudah diminta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua di DPRD Lombok Timur, karena tidak mendukung," ujarnya.
Khairul Rizal merupakan suami dari Siti Rohani Djalilah (Ketua DPRD Lombok Timur) yang merupakan kakak dari TGH M Zainul Majdi (Gubernur NTB sekarang) yang juga telah menyatakan akan bertarung lagi dalam pemilihan Gubernur NTB periode berikut.
PKS meyakini Khairul Rizal tidak akan mendukung langkah PKS untuk mengusung Suryadi Jara Purnama, sehingga DPW PKS berniat "menggusurnya" dari jabatan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur.
Keputusan PKS NTB untuk mengusung Suryadi sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur NTB itu, merupakan sikap politik PKS untuk terlibat aktif dalam upaya memenangkan pemilihan kepala daerah di Provinsi NTB itu.
Sebelumnya, nama Suryadi termasuk dalam enam nama yang digodok Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai bakal calon Wakil Gubernur (Bacawagub) NTB periode 2013-2018, yang akan mendampingi KH Zulkifli Muhadli yang sudah menjadi bakal calon gubernur (bacagub).
Selain Suryadi, ada lima nama lainnya yang digadang-gadang untuk mendampingi Zulkifli yang kini masih menjabat Bupati Sumbawa Barat untuk periode keduanya sejak 2005.
Kelima nama itu yakni H Ahyar Abduh (Wali Kota Mataram saat ini), TGH Lalu Gede Sakti (pentolan NW Anjani), Brigjen Pol Lalu Suprapta (Mantan Wakapolda NTB), Lalu Mariyun (Mantan Kepala Pengadilan Tinggi NTB), dan Hj Wartiah (Ketua DPW PPP NTB).
Keenam nama Bacawagub NTB semuanya berasal dari Pulau Lombok, karena Bacagub KH Zulkifli Muhadli berasal dari Pulau Sumbawa.
Suryadi juga berpeluang menjadi calon Wakil Gubernur NTB untuk mendampingi TGH M Zainul Majdi (Gubernur NTB periode 208-2013), karena Zainul juga menyatakan akan bertarung dalam pemilihan Gubernur NTB periode berikutnya, namun belum memilih pendamping.
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 akan dipilih pada hari pemungutan suara yang telah dijadwalkan 13 Mei 2013.
Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang tengah berkuasa akan berakhir September 2013, dan enam bulan sebelumnya proses pemilihan kepala daerah tingkat provinsi itu sudah dimulai.
Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB selaku penyelenggara pemilihan gubernur (pilgub) itu sudah mulai bekerja pada Oktober 2012 yakni tahapan pemutakhiran data pemilih.
Untuk kelancaran tahapan pemutakhiran data pemilih itu, telah dialokasikan dana sebesar Rp10 miliar dalam APBD NTB 2012. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
