Senin (22/10) sekitar pukul 11.00 WIB, Forum Wartawan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pejabat kesektariatan DPRD NTB, berdialog dengan pejabat kehumasan DPRD Jawa Barat, di gedung wakil rakyat yang terletak di Jalan Diponegoro 73, Bandung. {jpg*1}
Dialog itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan "Press Trip" Forum Wartawan DPRD NTB ke Provinsi Jawa Barat yang dikoordinir Muhammad Ashar (Suara NTB), guna mendapat masukan dan mengetahui peran wartawan di gedung wakil rakyat, dalam berpartisipasi menggerakan pembangunan daerah.
Ikut dalam rombongan itu, Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD NTB H Sayudi dan tiga orang staf kesektariatan.
Rombongan "Press Trip" DPRD NTB itu diterima Kepala Sub Bagian (Kasubag) Publikasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat Nanang Syaefuddin SSos MSi, dan Kasubag Humas dan Layanan Aspirasi Drs Sudiana. {jpg*2}
Pada dialog itu, Nanang mengungkapkan peran wartawan dari berbagai media di DPRD Jawa Barat yang menurutnya cukup dinamis, karena lebih dari 300 orang wartawan yang saban hari "nyanggong" di gedung wakil rakyat itu.
Kehadiran ratusan wartawan itu tentu saja berdampak positif bagi DPRD Jawa Barat yang juga menghendaki publikasi atas berbagai kegiatan yang dilakukan para wakil rakyat di provinsi dengan 49,1 juta jiwa atau provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia.
Selain mempublikasi program dan kegiatan di gedung wakil rakyat itu di medianya masing-masing, para wartawan juga membantu mengembangkan portal: dprdjabarprov.go.id yang dapat diakses secara mudah melalui jaringan internet. {jpg*3}
Bahkan, DPRD Jawa Barat menempatkan monitor yang menampilkan isi portal tersebut di pintu masuk gedung wakil rakyat itu.
"Jadinya, portal kami hidup dan terus menampilkan berita dan informasi segar. Bahkan, rencana dan pelaksanaan kegiatan DPRD NTB terpampang jelas di monitor itu. Tentu, positif bagi masyarakat yang hendak mengetahui apa yang hendak dan telah dikerjakan para wakil rakyat," ujar Nanang.
Hanya saja, Nanang tidak memungkiri bahwa jumlah wartawan yang beraktivitas di gedung DPRD Jawa Barat, yang hampir mencapai satu "balalyon tempur" itu juga membuat pusing, karena adanya keragaman kerakteristik media massa dan wartawan tersebut. {jpg*4}
Ia pun mengaku terkadang sulit mengakomodir keinginan semua wartawan, namun sebisa mungkin memfasilitasi dan membantu apa yang bisa dibantu.
"Kalau saja, jumlah wartawan yang 'ngepos' di sini hanya 19 orang seperti di DPRD NTB, mungkin lain masalahnya. Kami di sini lebih dari 300 wartawan, tentu rumit," ujar Nanang disertai senyum dan tawa kecil.
Memang kondisinya berbeda, di DPRD NTB hanya 19 orang wartawan yang meliput di gedung wakil rakyat, sementara di DPRD Jawa Barat lebih dari 300 orang.
Pada akhirnya, kata Nanang, pola peliputan dan tingkah laku wartawan peliput di DPRD Jawa Barat pun terbagi dalam tiga kelompok. Pengelompokan itu pun mencuat dengan sendirinya berdasarkan kebiasan dan tingkah laku. {jpg*5}
Nanang menyebut kelompok wartawan yang posisi "nongkrongnya" lebih dekat dengan Sekretariat DPRD Jawa Barat itu berjumlah sekitar 60 orang, dan mereka tergabung dalam kelompok kerja (pokja) wartawan DPRD Jawa Barat.
Pokja wartawan itu sehari-harinya meliput di gedung DPRD NTB dan Gedung Sate Pemprov Jawa Barat.
Namun, pokja wartawan itu hanya media cetak dan "online", tidak termasuk wartawan televisi dan beragam media nasional.
Kelompok wartawan lainnya sering disebut dengan "forum tangga" atau kelompok wartawan yang "nongkrong" di tangga pintu masuk gedung DPRD Jawa Barat, dan mewawancarai nara sumber yang melintasi tangga tersebut.
"Tapi belakangan ini, sudah berkurang personil 'kelompok tangga' itu, karena sebagian sudah pindah ke lokasi strategis lainnya dalam kompleks gedung ini," ujar Nanang disertai tawa kecil.
Sedangkan kelompok wartawan ketiga, lanjut Nanang, sering disebut dengan kelompok Suangki (sesuai nama penjual bakso gerobak) yang sehari-harinya berjualan di kompleks gedung DPRD Jawa Barat, dan dijadikan tempat "nongkrong" kelompok wartawan tersebut.
Meski terbagi dalam tiga kelompok, lebih dari 300 orang wartawan dari berbagai media massa itu, tetap akur dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, meskipun kerap "bersitegang" dalam ide dan sudut pandang berita (angel).
Tentu kondisi wartawan yang meliput di DPRD Jawa Barat, berbeda dengan kondisi wartawan di DPRD NTB yang jumlahnya relatif sedikit. Pola peliputan dan tingkah lakunya pun relatif berbeda.
Kabag Humas Sekretariat DPRD NTB H Sayudi menginformasikan kepada pejabat kesektariatan DPRD Jawa Barat bahwa sejauh ini Forum Wartawan DPRD NTB tidak banyak menimbulkan polemik, dan relatif mudah berkoordinasi.
Kendati demikian, forum wartawan dan kesektariatan DPRD NTB pun perlu mengadopsi pola pelibatan pers dalam mengembangkan portal DPRD, sekaligus mitra dalam mengkritisi program dan kegiatan yang hendak atau telah dilaksanakan para wakil rakyat.
Menurut Sayudi, DPRD NTB memang belum menempatkan monitor khusus berisi portal layanan internet di pintu masuk gedung wakil rakyat seperti di DPRD Jawa Barat, namun hal itu akan menjadi perhatian serius.
"Tentu ini, salah satu hal positif yang akan kami kembangkan di DPRD NTB, karena semakin mudah informasi tentang program dan kegiatan DPRD diketahui publik, maka akan semakin memacu kemajuan pembangunan daerah," ujarnya.
Kemudahan peliputan
Satu lagi hal pokok yang patut menjadi perhatian kesektariatan DPRD NTB, setelah berdialog dengan kesektariatan DPRD Jawa Barat, yakni kemudahan peliputan sidang-sidang DPRD, terutama dari aspek penyediaan materi dan hasil sidang untuk dipublikasi.
Telah menjadi tradisi berkelanjutan di kesektariatan DPRD Jawa Barat, yakni penyebaran materi hasil persidangan kepada insan pers, sebelum sidang dimulai agar para peliput mudah memahami apa yang hendak dibahas dan dihasilkan para wakil rakyat.
"Sesaat sebelum sidang dimulai materi yang hendak dibahas dibagi-bagikan kepada wartawan, agar bisa langsung memahami dan tentunya mengetahui hasil persidangan yang tengah berlangsung. Ini yang kami lakukan untuk permudah peliputan," kata Kasubag Publikasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat Nanang Syaefuddin.
Tidak dipungkiri, kalau selama ini penyediaan materi sidang dan hasil yang dicapai dalam persidangan para wakil rakyat di DPRD NTB, belum berjalan seperti di DPRD Jawa Barat.
Materi sidang beserta hasil yang dicapai dalam persidangan di DPRD NTB, kerap dibagikan sehari setelah persidangan sehingga keingintahuan publik atas hasil persidangan itu pun tertunda.
Kecuali wartawan peliput di DPRD NTB itu rela menunggu hingga petang jika persidangan digelar pagi hingga siang, untuk mendapatkan materi dan hasil persidangan tersebut.
Semestinya, materi dan hasil persidangan di DPRD NTB lebih mudah diperoleh karena jumlah anggota DPRD NTB, jumlah fraksi, dan jumlah komisi pun tidak sebanyak di DPRD Jawa Barat.
Jumlah anggota DPRD NTB hanya 55 orang sesuai keterwakilan jumlah penduduk yang mencapai 4,3 juta (Pemilu 2009), sembilan fraksi dan empat komisi. Sedangkan anggota DPRD Jawa Barat berjumlah 100 orang, delapan fraksi dan lima komisi.
"Tentu hal itu akan menjadi perhatian kami, agar publikasi atas program dan kegiatan DPRD NTB berjalan lancar, dan publik dapat mengetahuinya secara transparan dan berkelanjutan," kata Sayudi. (*)