Lombok Timur, 6/3 (Antara) - Sekretaris Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Subagyo menegaskan bahwa pembangunan di daerah itu hendaknya tidak melupakan prinsip ekologi.
"Boleh saja pembangunan besar-besaran dilakukan, namun harus dilandasi dengan basis ekologi tadi, apalagi daerah kita masuk dalam kawasan rawan bencana," katanya di Kecamatan Selong, Lombok Timur, Rabu.
Saat menutup lokakarya dan rapat koordinasi bertema "Membangun Kesepahaman dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, Gender serta Perubahan Iklim", yang digagas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur, Oxfam dan Masyarakat Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) itu, ia menekankan perlunya semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mulai bekerja tidak sektoral.
"Hendaknya kita semua mulai bisa merancang program dalam konteks pengurangan risiko bencana itu tidak seperti biasa," katanya dalam kegiatan yang didukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, AusAid, dan Uni Eropa itu.
Ia menjelaskan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka tanggung jawab persoalan kebencanaan bukan hanya ada di pundak BNPB dan BPBD, namun semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Dalam kaitan itu, kata dia, maka koordinasi sangat dibutuhkan, termasuk bagaimana SKPD sesuai bidang masing-masing bersinergi merancang program pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana itu.
Menurut dia, pendampingan dan kerja sama yang selama ini dilakukan dengan Oxfam maupun Konsepsi NTB merupakan upaya yang baik terkait sinergitas.
"Masukan dan pendampingan dari LSM serta parapihak lain ini
bisa menjadi masukan positif bagi Pemda untuk membuat program yang baik," kata Subagyo.
Berbasis komunitas
Sementara itu, Adaptaion and Risk Reduction Technical Officer Oxfam Lukman Hakim menyatakan bahwa inisiasi yang dilakukan pihaknya bersama Konsepsi NTB di Lombok Timur adalah upaya mitigasi berbasis komunitas.
Bersama Pemkab, BPBD Lombok Timur serta Konsepsi, kata dia, dilakukan upaya merancang program sejak dari bawah, yakni di tingkat desa.
"Kita bersama warga desa memasukkan program-program sejak musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, sehingga penganggaraannya dapat masuk APBD," katanya.
Menurut Direktur Konsepsi Rahmat Sabani STP,MP, di tingkat komunitas, keberadaan tim siaga bencana desa (TBSD) semakin memperkuat peran masyarakat dalam menghadapi bencana.
"Bahkan, masing-masing telah memiliki rencana aksi standar operasi prosedur (SOP) masyarakat dan sekolah, dokumen 'contingency plan' (CP), dokumen EWS (early warning system), dokumen rencana kerja, dan lainnya yang terbaru, yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat," katanya.
Sedangkan di tingkat Pemda, kata dia, sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, yaitu pembentukan Pokja SKPD, penyusunan analisa risiko bencana (RAB), rencana aksi daerah (RAD), dokumen CP, SOP kabupaten.
Wujudnya, kata dia, adalah menghasilkan Perda Nomor 3/2012 Lombok Timur tentang Penanggulangan Bencana.
"Sejumlah kegiatan itu merupakan bukti keseriusan masyarakat, pemerintah dan LSM yang peduli pada isu kebencanaan," demikian Rahmat Sabani.(*)