Mataram, (Antara Mataran) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat H Usman mengatakan, pemerintah mengayomi semua agama, karena itu kerukunan antarumat beragama di Indonesia tetap terjaga dengan baik,
"Kementerian Agama juga milik semua agama, bukan kementerian salah satu kelompok atau golongan," katanya di Mataram, Senin.
Ia mengatakan, siapa pun dan dari agama apa pun yang melaksanakan kegiatan agama termasuk di Nusa Tenggara Barat akan difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Agama.
"Kerukunan umat beragama di daerah ini terjaga dengan baik, tidak pernah terjadi konflik bernuansa agama," katanya.
Menurut dia, kalau pun terjadi gesekan itu merupakan masalah individu, bukan persoalan agama, meski ada pihak-pihak yang mengaitkannya dengan agama.
Ketika dimintai tanggapannya sehubungan dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima "award" dari LSM "The Appeal of Conscience Foundation" (ACF) di Amerika Serikat, dia mengatakan Indonesia wajar menerima penghargaan itu.
"Kalau belum lama ini terjadi konflik di Kabupaten Sumbawa, itu merupakan persoalan antarindividu, bukan agama," ujarnya.
Ia menambahkan, demikian juga kasus Ahmadiyah, pihaknya sudah membina dan hingga kini tidak ada persoalan lagi.
"Kami sedang berupaya membina agar jemaat Ahmadiyah itu tidak eksklusif, tetapi berbaur dengan masyarakat termasuk dalam melaksanakan ibadah," ujarnya.
Ia mengharapkan jemaat Ahmadiyah tidak melaksanakan ibadah secara ekslusif, tetapi berbaur dengan masyarakat lain, karena semua umat Islam boleh melaksanakan ibadah di masjid mana pun. Ini yang diharapkan kepada keluarga besar Ahmadiyah.
Menurut Usman, kerukunan antarumat beragama dan internal umat beragama di Indonesia termasuk NTB tetap terjaga dengan baik, tidak pernah terjadi konflik antaragama. Kalau terjadi gesekan itu hanya antarindividu.
"Kerukunan umat bergama itu tercermin dari perayaan hari besar agama. Misalnya ketika hari raya umat Islam, pemeluk agama lain datang bersilaturahim demikian juga sebaliknya. Kita juga sering melaksanakan safari kerukunan," kata Usman.
Dia mengatakan, hingga kini di NTB belum pernah terjadi gesekan antarpemeluk agama yang mengakibatkan terjadinya konflik antara pemeluk agama. Selama ini kerap terjadi persoalan individu dibawa ke persoalan agama.
"Menurut saya konflik antarindividu itu tidak bisa disebut sebagai gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Pemerintah kita mengayomi semua agama, Kementerian Agama milik semua agama, bukan kementerian salah satu kelompok atau golongan," kata Usman.
Karena itu, menurut dia, siapa pun yang melaksanakan kegiatan agama akan difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Agama NTB.(*)
