Kinerja APBN 2022 dorong pemulihan ekonomi lebih cepat

id pemulihan ekonomi,Kemenkeu, APBN 2022

Kinerja APBN 2022 dorong pemulihan ekonomi lebih cepat

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) saat memberi sambutan pada kunjungan kerja di Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023). Pada Kunjungan tersebut Sri Mulyani meninjau proses distribusi domestik dan ekspor impor dalam rangka pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU

Jakarta (ANTARA) - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat.

"Kinerja APBN 2022 itu juga mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat dengan risiko yang terkendali," kata Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo dalam diskusi publik Urgensi Reformasi Subsidi Energi yang dipantau dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Wahyu menuturkan kinerja APBN tersebut ditunjukkan oleh belanja negara yang mampu tumbuh 10,9 persen atau sebesar Rp304,3 triliun menjadi Rp3.090,7 triliun pada 2022, meningkat dibandingkan posisi di tahun 2021 sebesar Rp2.786,4 triliun, sehingga mampu menstimulus ekonomi untuk tumbuh lebih kuat.

"Ini mampu menstimulus ekonomi sehingga ekonomi tumbuh lebih kuat, dampaknya recovery-nya (pemulihan) lebih cepat, terefleksi di pendapatan yang menguat, pertumbuhannya signifikan 30,5 persen. Ini dampak dari aktivitas ekonomi yang pulih juga dampak dari harga komoditas yang tinggi dan buah dari reformasi perpajakan," ujarnya.

Dengan demikian, pendapatan negara dapat tumbuh 30,5 persen atau sebesar Rp615 triliun menjadi Rp2.626,4 triliun pada 2022, meningkat dibandingkan pada 2021 senilai Rp2.011,3 triliun. Wahyu menuturkan kombinasi pendapatan yang optimal dan belanja yang tumbuh cukup kuat merefleksikan risiko yang jauh terkendali, yang mana defisit APBN dari PDB jauh lebih rendah dari yang yang ditetapkan sehingga konsolidasi fiskal bisa dilakukan lebih cepat.

Baca juga: Alokasi APBN Rp34 triliun mampu entaskan kemiskinan NTT
Baca juga: Negara gunakan APBN bantu UMKM mengakses pembiayaan


"Yang semula konsolidasi diharapkan bisa terjadi di tahun 2023 ternyata bisa dilakukan di tahun 2022," tuturnya. Defisit APBN mengalami penurunan menjadi minus 2,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022, dari posisi sebelumnya minus 4,5 persen dari PDB pada 2021.

"Inilah yang menjadi pondasi di 2023. Diharapkan konsolidasi menjadi lebih smooth, artinya risikonya jauh lebih terkendali tapi fiskalnya tetap mampu menopang momentum pemulihan itu tetap berjalan sehingga tidak ada opportunity loss di sini," ujarnya.