Kupang (ANTARA) - Pengamat ekonomi Dr Thomas Ola Langoday berharap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sebesar Rp34 triliun di 2023 mampu mengentaskan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"NTT ini wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi masyarakat miskin masih di atas 20 persen sehingga dengan kucuran dana APBN yang besar mencapai Rp34 triliun di tahun ini dapat menurunkan angka kemiskinan," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat.
Ia mengatakan APBN perlu dimanfaatkan secara optimal termasuk untuk menekan laju inflasi di NTT yang hingga akhir 2022 tercatat mencapai 6,6 persen atau lebih tinggi dari kondisi nasional 5,4 persen. Inflasi yang tinggi, kata dia, di satu sisi bisa menguntungkan para pebisnis atau pengusaha, tetapi di sisi lain pasti merugikan masyarakat atau konsumen.
Langoday mengatakan inflasi yang terjadi secara musiman masih menjadi keluhan yang membutuhkan penanganan serius seperti adanya kenaikan harga secara tiba-tiba pada komoditi tertentu seperti cabai, bawang, dan lainnya. Oleh karena itu, kata dia, klaster-klaster ekonomi produktif harus diperkuat dengan dukungan APBN yang begitu besar. "Kalau kita bisa membangun perkebunan bawang, cabai, yang begitu besar sehingga sumber pasokan ada di NTT, maka akan berdampak signifikan menekan inflasi," katanya.
Baca juga: Negara gunakan APBN bantu UMKM mengakses pembiayaan
Baca juga: Kemenkeu mencatat pendapatan negara di NTT 2022 Rp3,58 triliun
Lebih lanjut, mantan Bupati Lembata itu mendorong adanya perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi anggaran yang semakin baik dalam pemanfaatan APBN di NTT. Selain itu, kata dia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara memadai agar APBN dapat terserap secara optimal seperti dalam hal pemanfaatan anggaran Dana Desa dengan rata-rata lebih dari Rp1 miliar per desa.
"Yang kita butuhkan adalah APBN itu terserap habis 100 persen karena itu lah yang menyentuh pelayanan publik, kebutuhan masyarakat yang ada di desa-desa sehingga angka kemiskinan bisa ditekan," katanya.
Berita Terkait
Kemenkeu kucurkan Rp31,79 miliar pengembangan Pelabuhan Seba NTT
Selasa, 2 Mei 2023 12:14
Kemenkeu : Penyaluran dana BOK puskesmas NTT Rp143,2 miliar
Rabu, 19 April 2023 12:56
Sebanyak 19.615 KK Kota Kupang masuk kategori kemiskinan ekstrem
Rabu, 1 Februari 2023 18:52
Kemensos-Disdukcapil mendata kependudukan ODGJ di Sumba Timur NTT
Jumat, 3 Mei 2024 4:50
DJP Nusra catat kepatuhan SPT di NTT capai 97 persen
Kamis, 2 Mei 2024 11:33
Satu kapal wisata di Labuan Bajo NTT terbakar
Kamis, 2 Mei 2024 11:21
Ketua KPU Mabar NTT meminta masyarakat dan pers kawal tahapan Pilkada
Rabu, 1 Mei 2024 7:30
KPU Sumba Barat sebut pendaftar PPK 73 orang
Selasa, 30 April 2024 15:25