DPR: Pemerintah evaluasi anggaran ketahanan pangan

id dpr ri, anggota dpr,wakil ketau dpr, muhaimin iskandar, ketahanan pangan

DPR: Pemerintah evaluasi anggaran ketahanan pangan

Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat​​​​​​​ (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin). (ANTARA/HO-Humas DPR.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan anggaran ketahanan pangan nasional karena dinilai belum berdampak positif pada stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok.

"Saya minta kebijakan anggaran ketahanan pangan ini dievaluasi, mumpung masih baru beberapa bulan diterapkan untuk anggaran 2023," kata Abdul Muhaimin Iskandar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Gus Muhaimin usai menerima atau mendapatkan banyak laporan dari daerah terkait tingginya harga beras, termasuk belum stabilnya harga kebutuhan pokok lainnya. Sebagai informasi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp900 miliar selama Januari 2023 untuk menekan harga pangan. Namun, sayangnya, Gus Muhaimin menilai target yang ingin dicapai belum sepenuhnya berdampak baik. "Logikanya kalau sudah ada anggaran ketahanan pangan, semua harga pangan stabil. Lah ini kan tidak, malah sekarang ini harga beras naik," kata Gus Muhaimin.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mengevaluasi penggunaan anggaran ketahanan pangan, termasuk memastikan target sudah sesuai orientasi demi stabilitas harga pangan. "Anggarannya tidak main-main itu, besar sekali," kata dia.

Baca juga: Sosialisasi dan perlindungan data menjadi perhatian DPR
Baca juga: DPR dorong perbanyak kolaborasi kedua negara


Pemerintah pada tahun 2023 diketahui mengalokasikan anggaran tergolong besar untuk ketahanan pangan sebesar Rp92,3 triliun. Nilai tersebut naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp86 triliun. Pemerintah pada Januari 2023 telah menghabiskan anggaran Rp900 miliar yang dikhususkan untuk ketahanan pangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan realisasi anggaran tersebut digunakan Kementerian PUPR sebesar Rp630 miliar untuk membangun bendungan dan irigasi. "Kemudian Kementerian Pertanian Rp125 miliar serta KKP Rp99,4 miliar. Ini untuk kegiatan kementerian dan lembaga," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Rabu (22/2).

Sebagai informasi, sejak akhir 2022 sampai saat ini harga beras terus mengalami kenaikan. Hal tersebut berlaku pada beras medium dan premium. Berdasarkan harga di panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium menginjak Rp11.850 per kilogram dan beras premium Rp13.500 per kilogram.