Mataram, (Antara) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyesalkan minimnya sosialisasi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo, Senin.
Gubernur NTB TGH Zainul Majdi di Mataram, Senin, mengatakan semenjak program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mulai didengungkan, tidak satu pun sosialisasi penggunaan program tersebut sampai ke daerah.
"Tentu kami sangat mengapresiasi peluncuran KIS, KIP, dan rencana peluncuran Kartu Keluarga Harapan (KKP). Tetapi sampai dengan hari ini belum ada sekalipun penjelasan dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan program tersebut," kata Zainul Majdi.
Menurut dia, sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, pihaknya memaklumi rencana besar yang ingin diwujudkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat masa kampanye pemilihan presiden.
Namun, di sisi lain, kata Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), selayaknya pemerintah memberi penjelasan sedetail mungkin sebelum program KIP, KIS, dan KKS diluncurkan sehingga tidak muncul kebingungan di daerah.
"Pastinya kita berharap ada penjelasan dari pemerintah terkait program ini, misalkan apa saja perbedaan JKN dengan KIS, kemudian BSM dengan KIP, dan apa saja kewajiban pemerintah daerah, agar program ini bisa berjalan baik, sehingga tidak hanya sekadar seremoni di tingkat pusat namun hasilnya tidak berjalan maksimal," ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah, kata Zainul Majdi, akan menyukseskan program tersebut. Namun pemerintah pusat juga selayaknya tidak melupakan sosialisasi pelaksanaan program tersebut.
Presiden Joko Widodo meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kantor Pos Jakarta, Senin (3/11). KIS merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat kampanye pemilihan presiden Juli 2014.
Sumber dana program KIS yakni dana bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Penerima KIS akan terus ditingkatkan secara bertahap. Pada 2015, pemerintah menargetkan penerima KIS mencapai 1,7 juta jiwa atau seluruh masyarakat yang masuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Pemprov NTB sesalkan Minimnya Sosialisasi KIS
Ilustrasi - Kartu Indonesia Sehat (Ist)
Tentu kami sangat mengapresiasi peluncuran KIS, KIP, dan rencana peluncuran Kartu Keluarga Harapan (KKP). Tetapi sampai dengan hari ini belum ada sekalipun penjelasan dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan program tersebut
