Pemprov NTB-Lemsaneg tanda tangani Nota Kesepahaman

Mataram,  (Antara) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi dan Kepala Lembaga Sandi Negara Mayjen Djoko Setiadi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi serta komunikasi.

"Ini merupakan kehendak kuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menciptakan pemanfaatan teknologi informasi yang aman," kata Zainul Majdi di Mataram, Kamis.

Menurut dia, penandatanganan MoU tersebut merupakan simbol dari langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah ke depan dengan bantuan dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

"Tidak ada otoritas di negeri ini yang lebih kompeten terkait pengamanan persandian dan teknologi informasi selain dari Lemsaneg," ucap gubernur.

Dalam kesempatan itu, doktor lulusan Universitas Al Azhar Kairo, Mesir, ini menyampaikan tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di NTB.

"Pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan sehingga betul-betul maksimal untuk bisa menciptakan pemerintahan yang efisien dan akuntabel," jelasnya.

Di samping itu, pihaknya juga menyadari bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini bisa berjalan dengan aman dan betul-betul "secure".

"Kalau misalnya pemanfaatan teknologi informasi tidak "secure", itu sangat rentan dan dikhawatirkan banyak penyimpangan," tambahnya.

Oleh karena itu, gubernur berharap kepada Lemsaneg untuk lebih mengoptimalkan eksistensinya di NTB sehingga segala bentuk pemanfaatan teknologi dan informasi di Pemprov NTB dapat terjaga keamanannya.

"Saya berharap, mudah-mudahan Lemsaneg bisa dapat hadir lebih aktif di NTB, dan semoga seluruh instalasi pemerintahan daerah dan komunikasi kepala daerah, dari kerja sama ini, bisa dipastikan aman," tegas gubernur.

Sementara itu, Kepala Lemsaneg Mayjen Djoko Setiadi mengatakan akan selalu membantu dan memberi dukungan dalam hal memberi perlindungan dan pengamanan informasi di jajaran Pemprov NTB.

"Lemsaneg, sesuai tugas dan kewenangannya, berkewajiban memberikan dukungan persandian bagi Pemprov NTB agar infrastruktur maupun sistem informasi dan komunikasinya dapat terlindungi keamanannya melalui teknik-teknik persandian yang dikembangkan oleh Lemsaneg," kata Djoko.

Penyelenggaraan persandian dinilai Djoko memang bukan satu-satunya cara yang dapat menjamin keamanan dan pengawalan informasi, akan tetapi melalui kegiatan tersebut akan dapat meminimalkan segala kemungkinan bocornya berita informasi berklasifikasi rahasia yang dampaknya akan mengganggu kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan.