"Wali Kota Mataram sudah bertemu dengan Bupati Karang Asem, dan menyampaikan hal itu kepada Bappenas melalui Deputi Sarana Prasarana guna mendapatkan dukungan"
Mataram,  (Antara NTB)- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diminta memberikan dukungan terhadap inisiatif Pemerintah Kota Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali, untuk membuka akses penyeberangan antara Pelabuan Amed Karang Asem dengan Mapak Ampenan.

"Wali Kota Mataram sudah bertemu dengan Bupati Karang Asem, dan menyampaikan hal itu kepada Bappenas melalui Deputi Sarana Prasarana guna mendapatkan dukungan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Jumat.

Martawang yang ikut serta mendampingi Wali Kota Mataram ke Bappenas di Jakarta belum lama ini mengatakan, dalam kesempatan itu pemerintah kota memberikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan rencana awal membuat pelabuhan di kawasan Mapak.

Termasuk dokumen hasil pengkajian yang telah dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang sudah menganalisis kedalaman pantai serta berbagai komponen yang dibutuhkan.

Dari kajian BPPT itu menyebutkan, kawasan Mapak layak untuk dibangun pelabuhan, dengan standar harus tersedia kolam labuh dan akan lebih bagus jika dibangunkan pemecah gelombang.

Hal itulah yang menjadi dasar Pemerintah Kota Mataram memperjuangkan agar terbangun koneksi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Mataram.

"Kita juga sudah menyampaikan hal ini ke Pemerintah Provinsi NTB, yang memberikan atensi terhadap rencana tersebut dan siap memberikan dukungannya," ujarnya.

Martawang mengatakan, jika Kementerian Perhubungan ingin melakukan kajian kembali terhadap kondisi Pantai Mapak, pemerintah kota tidak ada masalah dan itu sangat bagus karena akan lebih memperkuat dan mendukung hasil kajian sebelumnya.

Dikatakan, dengan adanya akses Pelabuhan Mapak dengan Pelabuhan Amed dapat mempercepat dan memperpendek jarak antara Bali dengan Lombok, dengan jarah tempuh penyeberangan sekitar tiga jam.

"Dengan demikian, bisa mendorong peningkatan pariwisata ke Pulau Lombok dan NTB pada umumnya," katanya.

Dia menilai, pembangunan Pelabuhan Mapak ini dinilai penting, karena berkaitan dengan isu nasional yang diangkat pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan skenario nasional bidang kemaritiman termasuk tol laut.

"Karena itu, kita sangat menunggu seperti apa respons pemerintah dalam upaya mendukung dan merealisasikan Pelabuhan Mapak ini," katanya. (*)


Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026