Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalillah, siap berpartisipasi dalam program pembangunan lingkungan Indonesia's Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030 yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"NTB dengan program unggulan bidang lingkungan dan energi terbarukan serta komitmen Net Zero Emission 2050 sangat siap mendukung program lingkungan dan menjadi 'pilot project' program lingkungan," ujar Wagub NTB dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Senin.
Wagub menegaskan komitmen NTB dalam bidang lingkungan dengan program unggulan NTB Hijau, NTB Asri dan Lestari dan Zero Waste. Wagub juga memaparkan potensi serta pemanfaatan energi terbarukan yang tengah dikerjakan dan pengendalian lingkungan mulai hutan sampai daerah daerah wisata yang harus tetap lestari dan terpelihara.
Untuk itu, NTB sangat tepat menjadikan NTB 'pilot project' implementasi FoLU Net Sink 2030 yang dapat menjadi contoh untuk daerah lain terlebih dengan dukungan pemerintah pusat, ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Kementerian LHK RI, Ristianto Pribadi mengatakan, rencana kerja sub nasional di level daerah terkait FoLU Net Sink 2030 akan dilaksanakan seminar.untuk menyusun rencana kerja lokal. "Misalnya ada daerah yang masih tandus atau pantai yang kurang mangrove-nya yang intinya penghijauan agar serapan karbon makin maksimal,"ujarnya.
FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.
Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon. Setidaknya ada 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu pengurangan laju deforestasi lahan mineral, pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove, pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral, pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove.
Selanjutnya pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi dengan rotasi, rehabilitasi non-rotasi, restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang, konservasi keanekaragaman hayati.
Baca juga: Pekalongan susun dokumen adaptasi cegah perubahan iklim
Baca juga: BMKG NTB mengedukasi petani hadapi perubahan iklim
Kemudian perhutanan sosial, introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian, pengembangan dan konsolidasi hutan adat, pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
