Mataram (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
Kepala Polresta Mataram Komisaris Besar Polisi Mustofa di Mataram, Selasa, mengatakan usulan anggaran ini meliputi biaya pengamanan pilkada di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
"Karena Kabupaten Lombok Barat juga melaksanakan pilkada pada tahun 2024 dan sebagian kecamatan di daerah itu masuk wilayah hukum kami (Polresta Mataram) maka kami usulkan anggaran Rp7 miliar," kata Mustofa.
Ia menjelaskan anggaran sebesar itu terbagi untuk pengamanan Pilkada Kota Mataram sebesar Rp5 miliar dan sisanya untuk pengamanan di sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat yang masuk wilayah hukum Polresta Mataram.
Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang menjadi tanggung jawab pengamanan Polresta Mataram itu meliputi tiga kecamatan, yakni Gunungsari, Lingsar, dan Narmada. Mustofa menyampaikan bahwa anggaran pengamanan itu baru usulan yang menyesuaikan dengan jumlah penduduk dan letak geografis wilayah.
"Jadi, kami sifatnya hanya mengusulkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk pengamanan," tambahnya.
Kapolresta menambahkan kebutuhan anggaran tersebut akan menjadi biaya penunjang kegiatan kepolisian dalam melaksanakan pengamanan di lapangan.
"Nantinya kami juga akan memanfaatkan anggaran rutin dari institusi kami agar pelaksanaan pengamanan berjalan dengan efektif," katanya.
Baca juga: Pemkab Penajam siapkan dana pemilihan kepala daerah
Baca juga: KPU Mataram menurunkan usulan dana pilkada jadi Rp26,8 miliar
Dalam penggunaan anggaran rutin dan hibah, Mustofa mengatakan pihaknya akan membedakan sesuai dengan pos anggaran untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran. Begitu juga dengan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Polri tahun 2023-2024.
"Saya tidak mau ada duplikasi anggaran. Makanya kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan nanti," ujar Mustofa.
