Paling penting itu, Mandalika jadi dan PT ITDC bisa mencari sumber dananya sendiri dengan bekerjasama dengan swasta, tanpa pemerintah harus terlibat banyak dan akhirnya bisa jadi itu lebih penting bagi masyarakatMataram (Antara NTB) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta pihak swasta terlibat dalam pembangunan sarana prasarana di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Kalau pemerintah fokus utamanya dalam pengembangan KEK Mandalika, yakni infrastruktur, sedangkan untuk pembangunan sarana pariwisata kita mintakan pada partispasitif swasta," kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat terbatas dengan Pemerintah Provinsi NTB yang dihadiri Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Sekda NTB Rosiadi Sayuti dan Kepala Bappeda NTB Ridwansyah di Mataram, Selasa.
Menurut mantan Menteri Keuangan ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat menaruh perhatian besar dalam mempercepat pembangunan pariwisata di NTB, terutama KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.
Namun, untuk mempercepat pembangunan kawasan itu, tentu pemerintah pusat dan daerah tidak mungkin bisa sendirian. Karena itu, dibutuhkan peran swasta untuk bisa membangun kawasan itu, menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia.
Selama ini, kata Bambang Brodjonegoro, pemerintah sudah berusaha memastikan agar KEK Mandalika bisa secepatnya terbangun. Salah satunya, dengan pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (PT IDTC) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tetapi, PT ITDC selaku pengelola KEK Mandalika, tidak bisa sendirian. Karena itu, PT ITDC kemudian diberikan kewenangan untuk mencari sumber permodalan dan pendanaan lain untuk pengembangan Mandalika. Yakni, PT ITDC bisa bekerjasama dengan pihak swasta dan tidak semuanya bergantung pada modal negara.
"Paling penting itu, Mandalika jadi dan PT ITDC bisa mencari sumber dananya sendiri dengan bekerjasama dengan swasta, tanpa pemerintah harus terlibat banyak dan akhirnya bisa jadi itu lebih penting bagi masyarakat," tegasnya.
Untuk itu, Bambang Brodjonegoro berharap dengan dilibatkannya swasta, maka berapa yang dana yang di alokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan KEK Mandalika akan bisa terpenuhi.
"Intinya adalah PT ITDC selaku pengelola yang akan mengembangkan, pemerintah pusat dan daerah hanya mendorong pada pembangunan infrastruktur di KEK Mandalika," imbuhnya.
Senada dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mendukung keterlibatan dan peran swasta dalam mewujudkan terbangunnya KEK Mandalika.
"Peran swasta itu sangat strategis. Sehingga, apa yang disampaikan pak menteri (Bambang Brodjonegoro, red) agar tidak hanya tergantung pada dana pusat maupun daerah harus di wujudkan. Karena fiskal kita juga sangat terbatas," katanya.
Menurut Amin, pemerintah pusat sendiri juga sudah mengeluarkan kebijakan dan paket ekonomi, terutama dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dasar dan mendorong peran swasta.
Karena itu, tugas pemerintah daerah, kata Muhammad Amin harus "welcome". Tentunya, dengan menyiapkan regulasi dan syarat yang mudah, baik berupa peraturan daerah atau pun melalui peraturan gubernur (pergub) yang benar-benar memberikan peluang kepada swasta.
"Pemerintah pusat sangat yakin, begitu juga dengan pemerintah daerah," ucapnya.
Meski begitu, Amin mengakui, pembangunan KEK Mandalika masih terkendala, terutama persoalan lahan yang belum sepenuhnya 100 persen bebas. Dari total 1.250 hektare lahan yang diberikan pengelolaan kepada ITDC, sedangkan 135 hektare masih bermasalah.
"Inilah yang masih menjadi hambatan sehingga belum bisa terbangun. Tetapi, sebetulnya daerah sudah berusaha dengan melakukan pembebasan yang bersumber dari APBD, tetapi tidak semua bisa terpenuhi, sehingga dibutuhkan shering anggaran dengan pusat," katanya. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
